Sebelum Menjalankan Tugas, Kades Terpilih Akan Diberi Pemahaman Antikorupsi oleh KPK

  • Whatsapp
Bupati Jember, dr. Faida. MMR, foto brrsama dengan anggota lembaga Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, di Pendopo Wahya Wibawagraha, Minggu, (1/9/2019).
Bupati Jember, dr. Faida. MMR, foto bersama dengan tim KPK usai pamitan, di Pendopo Wahya Wibawagraha, Minggu, (1/9/2019).

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Tingginya antusiasme masyarakat guna mengikuti sosialisasi dan edukasi antikorupsi, agaknya mengundang minat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk datang lagi ke Jember. KPK berencana datang lagi ke Jember guna kembali memberikan edukasi kepada masyarakat.

Rencana akan kembalinya komisi antirasuah ke Jember ini, bermula dari roadshow “Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi”, ke 19 kabupaten, salah satunya Jember. Kegiatan sosialisasi dan edukasi antikorupsi oleh KPK ini ternyata cukup mendapat perhatian dari masyarakat.

Masyarakat banyak yang komplain karena tidak mendapat kesempatan belajar dalam forum KPK. Namun karena keterbatasan waktu, KPK tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat itu.

“Antusiasme masyarakat cukup baik, karena masyarakat masih komplain karena tidak kebagian forum, sedangkan mereka juga ingin tahu dan belajar,” ujar Bupati Faida, kepada sejumlah wartawan usai menerima tim KPK di Pendapa Wahya Wibawagraha, Minggu, (1/9/2019).

Rencana kedatangan kembali ke Jember ini, selain karena tingginya minat masyarakat untuk mengikuti forum KPK, juga untuk memberikan pemahaman tentang antikorupsi kepada 161 kepala desa terpilih. Karena itu direncanakan, sebelum menjalankan tugasnya, terlebih dahulu kades terpilih akan diberi pemahaman antikorupsi oleh KPK.

Dalam kesempatan tersebut, bupati juga menyampaikan bahwa intervensi KPK untuk pemerintah daerah sangat mungkin bisa dilakukan. Terlebih KPK telah memberikan contoh daerah lain yang telah melaksanakan intervensi tersebut.

Hanya saja, intervensi KPK ini bisa dicocokkan dengan kondisi yang ada. “Selama rencana aksi itu sesuai dengan kemampuan kita, maka enggak susah mengimplementasikan,” ungkap Bupati.

Bupati juga menyakini, semua intervensi yang ditawarkan KPK bisa dilakukan di Kabupaten Jember. “Semua hanya perlu waktu dan effort khusus, karena perlu uji coba dan implementasi lebih serius lagi,” ujarnya.

Tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti sosialisasi dan edukasi antikorupsi oleh KPK ini, juga diakui Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Giri Suprapdiono. Dia menyampaikan, Jember adalah kota ke-19 yang dikunjungi KPK dengan antusias yang baik.

“Karena KPK hadir dalam bentuk yang tidak menakutkan. Kami berharap antusiasme ini dapat berlangsung lama dan tidak berhenti disini,” ujarnya kepada sejumlah wartawan usai bertemu Bupati Jember.

Pemberantasan korupsi itu menurut Giri, ada tiga hal. Pertama penindakan, ini dibutuhkan dalam rangka membuat orang takut untuk melakukan korupsi.

Kedua, dari sisi pencegahan, membuat orang tidak bisa korupsi karena memiliki sistem yang bagus, seperti sistem keterbukaan dan sistem elektronik. Terakhir menggunakan bus, dengan melakukan fungsi program pendidikan dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai yang tujuan akhirnya masyarakat tidak ingin korupsi, karena mereka paham, bukan takut. “Pembekalan yang diberikan diantaranya berupa dongeng, musik bahkan film. Ini adalah suatu kampanye,” jelasnya.

Giri juga menyampaikan dukungnya atas komitmen bupati dalam membangun Jember menjadi lebih baik lagi dan tidak ada korupsi. “Pendopo ini kan memang milik pemerintah dan ruang privasi bupati, tapi beliau memberikan fasilitas ini untuk bisa digunakan dalam hal pemberantasan kosupsi, areanya strategis dan masyarakat mudah datang ke sini,” ujarnya. (*)