Honor PPK Naik, Tahun Ini Menjadi Rp. 2,2 juta

  • Whatsapp
Bupati Jember, dr. Faida. MMR bersama Ketua Bawaslu dan KPU Jember, usai penandatanganan bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Pendopo Wahya Wibawagraha, Senin (14/10/2019).
Bupati Jember, dr. Faida. MMR bersama Ketua Bawaslu dan KPU Jember, usai penandatanganan bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Pendopo Wahya Wibawagraha, Senin (14/10/2019).

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tahun ini akan lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Kabar gembiran bagi anggota PPK ini disampaikan Ietua KPU Jember, Muhammad Syaiin, SH, M.H.

Sya’in menyampaikan, usai penandatanganan bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah 2020 dengan Bupati Jember, dr. FaIda. MMR, dicapai kesakatan, NPHD Pemilukada 2020 sebesar Rp. 82 miliar.

“Paling besar anggaran kaitannya untuk honor badan ad hoc yaitu honor badan penyelenggara pilkada yang ada di bawah KPU baik tingkat kecamatan, desa dan TPS,” jelas Syaiin, usai penandatanganan bersama NPHD Pemilihan Kepala Daerah 2020 dengan Bupati Jember, dr. FaIda. MMR, di Pendopo Wahya Wibawagraha, Senin (14/10/2019).

Kenaikan honor itu sesuai ketentuan. Jika pada tahun lalu honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp. 1,9 juta, pada tahun ini menjadi Rp. 2,2 juta.

Anggaran untuk pilkada tahun 2020 terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  “Kenaikannya terkait dengan logistik yang dulu tidak masuk, sekarang dianggarkan, seperti kotak suara,” jelasnya.

Pada Pilkada 2015, lanjutnya,  jumlah TPS sebanyak 4.347 sama. Jumlah ini sama dengan jumlah TPS untuk Pilkada tahun 2020. “Kaitan TPS masih menyesuaikan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Imam Thobroni Pusaka, menyampaikan, anggaran untuk NPHD Bawaslu Jember sebesar Rp. 22 milyar 95 juta.

Ia menyebut ada kenaikan anggaran dari Pilkada tahun 2015. Sesuai surat keputusan ketua Bawaslu, kenaikan terjadi untuk honor badan penyelenggara ad hoc, seperti PPL maupun PTPS.

Pengajuan anggaran awalnya Rp. 30 milyar. Setelah melalui proses pembahasan dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, dilanjutkan pembahasan NPHD yang kemudian disesuaikan APBD disepakati 22 milyar 95 juta. (*).
PPK Naik, Tahun Ini Menjadi Rp. 2,2 juta.

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tahun ini akan lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Kabar gembiran bagi anggota PPK ini disampaikan Ietua KPU Jember, Muhammad Syaiin, SH, M.H.

Sya’in menyampaikan, usai penandatanganan bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah 2020 dengan Bupati Jember, dr. FaIda. MMR, dicapai kesakatan, NPHD Pemilukada 2020 sebesar Rp. 82 miliar.

“Paling besar anggaran kaitannya untuk honor badan ad hoc yaitu honor badan penyelenggara pilkada yang ada di bawah KPU baik tingkat kecamatan, desa dan TPS,” jelas Syaiin, usai penandatanganan bersama NPHD Pemilihan Kepala Daerah 2020 dengan Bupati Jember, dr. FaIda. MMR, di Pendopo Wahya Wibawagraha, Senin (14/10/2019).

Kenaikan honor itu sesuai ketentuan. Jika pada tahun lalu honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp. 1,9 juta, pada tahun ini menjadi Rp. 2,2 juta.

Anggaran untuk pilkada tahun 2020 terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  “Kenaikannya terkait dengan logistik yang dulu tidak masuk, sekarang dianggarkan, seperti kotak suara,” jelasnya.

Pada Pilkada 2015, lanjutnya,  jumlah TPS sebanyak 4.347 sama. Jumlah ini sama dengan jumlah TPS untuk Pilkada tahun 2020. “Kaitan TPS masih menyesuaikan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Imam Thobroni Pusaka, menyampaikan, anggaran untuk NPHD Bawaslu Jember sebesar Rp. 22 milyar 95 juta.

Ia menyebut ada kenaikan anggaran dari Pilkada tahun 2015. Sesuai surat keputusan ketua Bawaslu, kenaikan terjadi untuk honor badan penyelenggara ad hoc, seperti PPL maupun PTPS.

Pengajuan anggaran awalnya Rp. 30 milyar. Setelah melalui proses pembahasan dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, dilanjutkan pembahasan NPHD yang kemudian disesuaikan APBD disepakati 22 milyar 95 juta. (*).