Kategori
Olahraga

Demi Sukses Penyelenggaraan Porprov Jatim ke VII 2021, Bupati Jember Berkunjung ke Papua

Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR, dalam kunjungannya di Papua, Sabtu (25/01/2020).

LONTARNEWS.COM. I. Mimika, Papua – Kabupaten Jember agaknya tidak ingin main-main dalam menyelenggarakan pelaksanaan Porprov Jatim ke VII pada tahun 2021 mendatang. Keinginan kuat untuk menjadi penyelenggara yang sukses, dibuktikan dengan belajar ke Papua yang pada tahun 2020 ini, menjadi tuan rumah PON XX.

Bersama Ketua KONI Jember, Abdul Haris Alfian, Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR, berkunjung ke Kabupaten Mimika Papua. Di Tanah Papua, selain menyambut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko MPK), Muhadjir Effendy, di bandara Moses Kilangin, Mimika, Papua, Bupati dan Ketua KONI Jember, belajar lebih banyak pada beberapa Pemerintah Daerah dan Kota di Papua, yang akan menjadi tuan rumah PON XX di tahun 2020.

Bupati Faida menjelaskan bahwa

Pemerintah Kabupaten Jember juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah di Papua, salah satunya Kabupaten Mimika. Koordinasi ini untuk ikut menyukseskan dan meramaikan PON XX 2020, sekaligus mendirikan stand pameran yang memamerkan produk UMKM unggulan di Jember, seperti Kopi, Coklat, Cerutu dan Budaya.

Stand Pameran nantinya akan bekerjasama dengan PKJM (Paguyuban Keluarga Jember Mimika) yang saat ini jumlahnya mencapai 700 Kepala Keluarga. Dari kunjungan ini, diharapkan Pemkab Jember dapat mengambil pelajaran dan pengalaman terkait kesiapan dan pelaksanaan untuk menjadi tuan rumah event olahraga baik tingkat regional hingga nasional.

Rencana Bupati Jember ini disambut baik Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob. Ia akan membantu Pemkab Jember untuk membuat stand pameran saat event PON XX 2020.

Di Kabupaten Mimika sendiri terdapat sejumlah venue PON, seperti lapangan untuk cabang olahraga lari dan futsal.(*).

Kategori
Pendidikan

Pameran Pendidikan Edu Fair 2020, untuk Memberikan Gambaran kepada Peserta Didik Tentang Dunia Perguruan Tinggi

Pemukulan gong oleh Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, menandai dibukanya pameran pendidikan Edu Fair 2020, yang diikuti oleh 70 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa dan Bali, di Gedung Serbaguna Kaliwates, Jember, Kamis (23/1/2020).

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Suatu kegiatan pameran pendidikan, sangatlah dibutuhkan, utamanya para siswa yang akan melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi. Seperti pameran pendidikan yang dikemas dalam Edu Fair 2020 di Gedung Serbaguna Kaliwates, Jember.

Pameran pendidikan yang digelar Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) ini, mengenalkan profil pendidikan perguruan tinggi dan pendidikan profesi. Kegiatan pameran ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada peserta didik.

Gambaran tentang persyaratan, fasilitas yang diberikan, maupun bentuk-bentuk pendidikan di perguruan tinggi. “Ini dalam rangka mengenalkan tentang dunia perguruan tinggi kepada anak didik kelas XII, untuk SMA, SMK, dan MA.  Baik negeri maupun swasta,” kata Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, dalam acara pembukaan pameran yang diikuti oleh 70 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa dan Bali, Kamis (23/1/2020).

Informasi yang cukup tentang perkuliahan di perguruan tinggi memang sangat dibutuhkan para pelajar. Karena itu, pameran pendidikan perguruan tinggi menjadi salah satu pintu untuk mendapatkan informasi itu.

Dalam pembukaan pameran yang juga dihadiri ratusan siswa siswi sekolah lanjutan tingkat atas di Kabupaten Jember itu, wabup menjelaskan, dalam pameran ini para pelajar mendapakan informasi dan pemahaman yang komprehensif tentang perguruan tinggi yang ikut Edu Fair 2020 ini.

“Sehingga, pada saat mereka lulus sekolah dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka tidak meraba-raba lagi. Mereka lulus sudah memiliki informasi yang jelas,” terangnya.

Usai membuka acara, wabup meninjau sejumlah stand pameran. Dalam kesempatan ini wabup berbincang dengan penjaga stand terkait pendidikan yang diselenggarakan. (*)

Kategori
Berita

KLB Keracunan Ikan Tongkol Malam Tahun Baru, Hasil Laboratorium Badan POM: Ikan Tongkol Segar Puger Aman Dikonsumsi

Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan memeriksa ikan tongkol hasil tangkapan nelayan yang dijual pedagang di TPI Puger

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Masih ingat peristiwa keracunan ikan tongkol saat pesta malam tahun baru ?. Menindaklanjuti peristiwa gang membuat 391 orang itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, melakukan penelitian terhadap ikan tongkol hasil tangkapan nelayan Puger yang dikonsumsi masyarakat.

Hasilnya, ikan tongkol segar dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger dinyatakan memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Terjadinya kasus keracunan masal pada malam tahun baru 2020 lalu, lebih diakibatkan perlakuan ikan oleh pembeli yang kurang memadai.

“Sampel ikan yang kami ambil dari Puger itu, kondisinya aman. Kandungan histaminnya kurang dari 100 ppm,” terang dr. Dyah Kusworini, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, saat menjelaskan data hasil laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Rabu (22/1/2020).

Dijelaskan kadinkes, hasil berbeda dari tujuh sampel yang diambil dari rumah korban keracunan. Ketujuhnya menunjukkan kandungan histaminnya tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi.

Syarat untuk aman dikonsumsi yakni 100 ppm. Hasil laboratorium, disimpulkan bahwa penyebab keracunan adalah kandungan histamin yang lebih tinggi dari standar tersebut.

Tingginya kandungan histamin terjadi karena terjadi kelemahan dalam proses mulai dari menyiapkan hingga menyajikan ikan tongkol sebagai makanan. Ikan tongkol yang dikonsumsi masyarakat hingga menyebabkan keracunan, rata-rata dibeli pada siang hari, yang kemudian dibawa jalan-jalan.

“Sampai di rumah sore hari. Sementara mereka membawanya tidak dikemas dalam kemasan yang tepat. Hanya dalam tas kresek. Kemudian diolah pada malam hari, untuk bakar-bakar malam tahun baru,” jelas Kadinkes.

Menurut kadinkes, kalau saja ikan tongkol yang dibeli di Puger, lalu diolah secara tepat, maka tidak akan menimbulkan efek keracunan seperti yang telah terjadi. Penanganan peristiwa keracunan sejak awal Januari 2020, hingga tanggal 9 Januari 2020, masih ditemukan kasus.

Kasus terakhir diketahui dari laporan Puskemas Sabrang, Kecamatan Ambulu. Kasus ini terjadi karena ikan tongkol yang dikonsumsi adalah pemberian tetangga pada 31 Desember 2019. “Ikannya ditaruh di freezer. Tapi, sebelumnya sudah dibawa lebih dari tiga jam,” ujarnya.

Disampaikan, ikan yang tanpa sisik, seperti ikan tongkol, memiliki daya tahan paparan suhu standar sekitar tiga jam. Jika lebih dari tiga jam, kandungan histaminnya meningkat. “Jadi, bukan akibat formalin atau pengawet seperti yang disangkakan sebelumnya,” tegas Kadinkes.

Kadinkes berpesan, apabila membeli ikan harus segera diolah dengan baik. Jika harus lebih tiga jam,  pengemasannya harus tepat dan menggunakan es. Sampai di rumah, ikan segera dibersihkan lalu dimasukkan ke freezer. “Segera juga diolah,” terangnya.(*).

Kategori
Infrastruktur

Renovasi Kantor Camat Bukan Hanya Agar Terlihat Bagus, Tetapi Pelayanan Juga Harus Lebih Baik

Penggutingan pita oleh Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, menandai diresmikannya gedung baru kantor Kecamatan Ambulu, Rabu (22/1/2020).

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Program renovasi sejumlah gedung kantor kecamatan, sudah selesai dan siap ditempati kembali. Perbaikan kantor kecamatan ini dimaksudkan, agar pelayanan kepada publik lebih baik.

“Kali ini harus dibenahi agar lebih baik, karena tujuan direnovasinya kantor camat ini bukan hanya untuk kantor yang bagus, tetapi agar pelayanan lebih bagus lagi,” ujar Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, dalam acara peresmian dan tasyakuran kantor Kecamatan Ambulu, Rabu (22/1/2020).

Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Jember merenovasi sejumlah gedung kantor kecamatan. Termasuk kantor Kecamatan Ambulu yang telah siap ditempati kembali.

Karena gedung baru, pelayanan kepada publik harus meningkat. “Dengan adanya kantor baru, yang ber-AC, wifi, dan fasilitas yang jauh lebih baik dari sebelumnya, harus diimbangi bersyukur dengan wujud aktivitas yang lebih baik juga. Seperti pelayanan publik, semangat kerjanya, dan kegiatan administrasi lainnya,” kata Wabup Muqit Arief.

Peresmian kantor Kecamatan Ambulu baru yang dikemas dalam acara tasyakuran ini, dihadiri sejumlah tokoh masyarakat. “Ini merupakan sesuatu hal yang bagus untuk dilakukan, mensyukuri adanya kantor baru. Acara syukuran kantor Camat Ambulu ini menjadi yang pertama kali digelar,” ungkapnya.

Wabup menjelaskan, anggaran renovasi seluruh kantor kecamatan di Jember ini bersumber dari APBD Kabupaten Jember tahun 2019. Karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak,
wabup menekankan agar melakukan perbaikan terhadap pelayanan yang selama ini dinilai kurang baik.

“Jika kebersamaan semakin dipererat, maka Ambulu menjadi salah satu kecamatan yang lebih maju di sektor pembangunan, maupun kesejahteraan masyarakatnya,” ujarnya.

Sementara Camat Ambulu, Drs. Sutarman, M.Si, dalam laporannya, menyampaikan, bahwa renovasi kantor Kecamatan Ambulu terhitung mulai tanggal 25 Juli 2019. Renovasi hingga selesai ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Jember tahun 2019.

“Alhamdulillah seluruh ruangan dilengkapi AC, dan fasilitas lainnya diganti dengan yang baru. Renovasi berjalan lancar,” pungkasnya.(*)

 

Kategori
Pendidikan

Sebanyak 4.000 Mahasisw Akan Ikuti Wawancara Permohonan Beasiswa

Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Jember, Dr. H. Edi B Susilo, M.Si.

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Pemerintah Kabupaten Jember tahun ini kembali memanggil para mahasiswa pemohon beasiswa Pemkab Jember. Pemanggilan untuk wawancara ini berlangsung di Pendopo Wahya Wibawagraha, Selasa (21/1/2020).

Mahasiswa pemohon beasiswa yang dipanggil dispendik, akan menjalani wawancara mulai tanggal 21 hingga 31 Januari 2020. Wawancara dibuat per gelombang, per hari 600 pemohon yang akan menjalani wawancara.

“Para pemohon calon penerima beasiswa tahun 2020 sejumlah 4.000 berkas yang masuk di pendopo,” terang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Dr. H. Edy Budi Susilo, M.Si.

Khusus tanggal 30 dan 31 Januari untuk cadangan waktu bagi pemohon yang berhalangan hadir. “Seperti ujian atau di luar kota, dari hari pertama,” jelasnya.

Kadispendik menyatakan, persyaratan penerima beasiswa Pemerintah Kabupaten Jember adalah ber-KTP Jember, artinya mereka adalah pemuda Jember.

Saat datang untuk wawancara, lanjutnya, harus membawa identitas pribadi dan surat permohonan. Selain itu juga melampirkan kartu hasil studi (KHS), kuitansi Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Pelaksanaan wawancara melibatkan 25 orang tenaga pewawancara, yang terdiri dari pejabat eselon Pemerintah Kabupaten Jember. Mereka dibantu tenaga teknis, sehingga setelah wawancara langsung masuk ke database.

Beasiswa ini, lanjut Kadispendik, diprioritaskan bagi anak-anak tidak mampu tapi punya keinginan melanjutkan belajar.

“Ibu bupati sangat konsen membantu anak-anak ini, agar sumber daya manusia di Jember terus meningkat dan maju,” katanya di Pendopo Wahya Wibawagraha.

Meski sudah masuk pada tahap wawancara, masih terbuka bagi mahasiswa lainnya untuk mengajukan permohonan. “Akan dituntaskan apabila peserta bertambah,” imbuhnya.

Setelah wawancara, pemohon yang lolos akan menjalani uji publik. Setelah itu nama-nama penerima tersebut dimasukkan SK bupati.

Untuk menghindari penyelewengan, dibuat pakta integritas melalui pernyataan tertulis sebagai pertanggungjawaban mutlak. Bahwa akan menggunakan beasiswa dalam rangka mendukung perkuliahan sampai selesai.

“Untuk UKT tidak lagi ke rekening mahasiswa, tapi diberikan kepeda rekening perguruan tinggi. Biaya hidup ke rekening masing-masing,” terangnya.

Saat ini beasiswa ini tersebar di 159 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Untuk itu, dilakukan kerja sama untuk mendukung perkuliahan anak-anak Jember. (*).

Kategori
Sosial

Masjid Tidak Hanya Berfungsi Sebagai Tempat Sholat dan Tadarus, Tapi Juga untuk Pemberdayaan Masyarakat

Rapat Kerja Pimpinan Daerah Pengurus Dewan Masjid Indonesia (PD PDMI) Kabupaten Jember masa bakti 2019-2021, di Pendopo Wahya Wibawagraha, Selasa (21/1/2020).

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, mengatakan, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk sholat dan tadarus, tapi juga berfungsi untuk pemberdayaan masyarakat. Peran masjid sangat besar untuk difungsikan sebagai penggerak kegiatan keummatan.

Saat ini, dari sekian banyak masjid yang ada di Kabupaten Jember, beberapa diantaranya terlihat tampak bagus. Baik dari segi fisiknya maupu manajemennya

Tapi juga sebaliknya, tidak sedikit juga masjid yang ada di Jember kondisinya tidak bagus, meski sudah ada takmirnya. Karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan kondisi masjid yang kurang baik ini, perlu adanya koordinasi dan kerjasama pengurus antar-masjid.

“Mengapa tidak. Pengurus masjid yang bagus dan takmirnya bekerjasama dengan masjid yang tertinggal untuk memajukan masjid,” kata Wabup Muqit Arief, dalam acara pembukaan Rapat Kerja Pimpinan Daerah Pengurus Dewan Masjid Indonesia (PD PDMI) Kabupaten Jember masa bakti 2019-2021, di Pendopo Wahya Wibawagraha, Selasa (21/1/2020).

Wabup yakin, dengan koordinasi dan kerjasama tersebut, akan bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan masjid di Kabupaten Jember. “Apabila masjid bisa berkoordinasi satu sama lain dan bersinergi, maka kita bisa berharap ini menjadi sesuatu yang luar biasa,” ungkapnya.

Hal yang luar biasa dari koordinasi dan kerja sama antarmasjid tersebut diantaranya adalah mampu membuat masjid sebagai pengikat kebersamaan umat. Wabup berharap, rapat kerja PD PDMI menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemakmuran masjid.

Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Drs. H. Hawari Hamim, M.Pd, menyampaikan, menjadi tugas insan masjid untuk memkamurkan masjid berkaitan dengan tugas keorganisiasian dan sisi lainnya. Tugas dewan masjid, lanjut Hawari, memegang amanah untuk memakmurkan masjid ke depan.

“Saat ini dewan masjid memiliki peran yang strategis membangun sumber daya manusia dalam konteks hablumminallah dan hablumminannas. Kingin menjadikan masjid sebagai idola atau ikon masyarakat Jember,” imbuhnya. (*)

Kategori
Politik Pemerintahan

Kronologi Penggunaan Hak Interpelasi Hingga Angket

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Penyerahan jawaban tertulis oleh Bupati Jember, dr. Faida, MMR, atas sejumlah pertanyaan yang diajukan DPRD Kabupaten Jember melalui Panitia Angket, di dalamnya disertai kronologi penerimaan surat oleh Pemerintah Kabupaten Jember dari DPRD Kabupaten Jember terkait penggunaan hak interpelasi hingga meningkat menjadi angket.

Dalam jawaban tertulis itu disebutkan, pada tanggal 23 Desember 2019, Bupati Jember menerima dua surat dari DPRD Kabupaten Jember. Pertama, surat Nomor 170/1055/35.09.2/2019 tanggal 23 Desember perihal Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 24 tahun 2019 tentang Usul Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Jember. Dan surat kedua yaitu, surat nomor 170/056/35.09.2/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan acara penjelasan tertulis oleh bupati terhadap permintaan keterangan oleh anggota DPRD.

Terhadap surat tersebut, disampaikan pandangan bahwa terjadi ketidakjelasan pada judul surat maupun judul keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 24 Tahun 2019.

Judul surat dan keputusan yakni “Usul Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Kabupaten Jember Kepada Bupati Jember.” Judul ini telah menimbulkan ketidakjelasan. Keberadaan kata “Usul” pada judul keputusan DPRD Kabupaten Jember nomor 24 tahun 2019 telah menimbulkan ketidakjelasan hukum.

Terlepas adanya ketidakjelasan judul Keputusan DPRD Kabupaten Jember nomor 24 tahun 2019, Bupati Jember tetap beritikad baik untuk menghadiri rapat paripurna DPRD.

Namun, terdapat hambatan teknis yang dihadapi Bupati Jember untuk menghadiri Rapat Paripurna yang diagendakan tanggal 27 Desember 2019.

Hambatan tersebut yaitu surat DPRD dikirimkan pada tanggal 23 Desember 2019 sore hari. Sementara keesokan harinya, tanggal 24 dan 25 Desember 2019, adalah libur cuti bersama dan libur nasional dalam rangka Hari Raya Natal.

Sehingga sebagai kepala daerah, Bupati bersama Forkopimda memiliki tanggung jawab menjamin pelaksanaan Hari Raya Natal berjalan dengan lancar.

Padatnya agenda tersebut, maka Bupati Jember praktis baru memiliki waktu membaca dan mempelajari surat undangan dari DPRD Jember tersebut pada hari kerja tanggal 26 Desember 2019.

Jarak dari membaca dan mempelajari surat tersebut sangat pendek yaitu 1 hari dari tanggal pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, yaitu 27 Desember 2019.

Di sisi lain, tanggal 27 Desember 2019 telah teragendakan kegiatan untuk bertemu dengan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah teragendakan sejak jauh hari dengan melibatkan masyarakat dalam jumlah besar dengan menggunakan dana APBD yang secara administratif harus selesai selambatnya tanggal 31 Desember 2019.

Sejumlah agenda dengan masyarakat yakni :

Pukul 7.30 WIB penyerahan bantuan PersidPukul 9.00 WIB pembagian 1.000 buku nikah gratisPukul 10.00 WIB Kongres 4.000 kader posyandu di kecamatan SukowonoPukul 15.00 WIB Audiensi perayaan natal bersama dengan Musyawarah Antar Gereja se-Kabupaten Jember

Dalam jawaban bupati itu, disebutkan bahwa mempertimbangkan asas proporsionalitas yaitu segala keputusan atau tindakan harus dibuat/dilakukan dengan mempertimbangkan waktu yang layak dan logis.

Asas tersebut menghendaki adanya pemanggilan terhadap seseorang hendaknya memperhatikan tenggang waktu yang wajar.

Mempertimbangkan Bupati Jember tidak memungkinkan untuk hadir pada Rapat Paripurna DPRD Jember tanggal 27 Desember 2019, maka Bupati Jember mengirim surat kepada Ketua DPRD Jember nomor 170/616/35.09.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Penjadwalan Ulang Rapat Paripurna DPRD Jember.

Surat tersebut pada intinya meminta kepada DPRD Jember agar pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Jember ditunda menjadi setelah 31 Desember 2019. Permintaan penjadwalan ulang suatu agenda adalah permintaan yang wajar dan lumrah sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya.

Akan tetapi, permintaan penjadwalan ulang tersebut tidak mendapat tanggapan dari DPRD Jember. Perkembangannya, dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 27 Desember 2019, DPRD Jember memutuskan meningkatkan hak interpelasi menjadi hak angket dengan alasan Bupati tidak menghormati DPRD Jember karena berhalangan hadir.

Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, Bupati menerima surat dari DPRD Jember perihal Keputusan DPRD Jember nomor 25 tahun 2019 tentang Usul Hak Angket DPRD Jember kepada Bupati Jember.

Selanjutnya tanggal 3 Januari 2020, Bupati Jember menerima surat dari DPRD Jember nomor 170/07/35.09.2/2019 perihal Rapat Dengar Pendapat Panitia Angket DPRD yang menghadirkan pejabat Pemerintah Kabupaten Jember.

Atas surat tersebut, Bupati Jember membalas surat bernomor 100/101/1.10/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang menyampaikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran Pemkab Jember masih membutuhkan waktu untuk menganalisa dan menimbang keabsahan penggunanaan hak angket DPRD mengingat sesuai UU Pemda dan PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota telah diatur secara ketat syarat dan prosedur penggunaan hak angket.(*).

Kategori
Politik Pemerintahan

Lima Poin Tanggapan Bupati Jember Atas Penggunaan Hak Angket DPRD Jember

Bupati Jember, dr. Faida, MMR., dan Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, didampingi sejumlah Kepala OPD, saat diwawancarai wartawan usai pertemuan tertutup dengan pimpinan dewan, di ruang pimpinan DPRD Jember, Senin (20/1/2020).

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Ada lima poin tanggapan yang disampaikan Bupati Jember, dr. Faida, MMR., dan Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, atas penggunaan hak angket oleh DPRD Kabupaten Jember. Lima poin tanggapan yang disampaikan tersebut sebagai jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan panitia hak angket DPRD Jember kepada Bupati Jember.

Kelima poin tanggapan yang disampaikan Bupati Jember tersebut antara lain:
Pertama, hak angket yang diputuskan pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 27 Desember 2019 diketahui merupakan peningkatan dari hak interpelasi sebagai akibat tidak hadirnya bupati. Padahal secara jelas Bupati Jember tidak pernah berniat untuk tidak hadir atau mangkir, melainkan karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara resmi melalui surat bupati kepada DPRD Jember.

Bupati Jember meminta kepada DPRD Kabupaten Jember untuk menjadwalkan ulang Rapat Paripurna sesudah tanggal 31 Desember 2019. Permohonan penjadwalan ulang agenda Rapat Paripurna ini merupakan hal yang wajar dan lazim dan pernah dilakukan sebelumnya.

Kedua, penggunaan hak angket berawal dari respon DPRD Kabupaten Jember atas ketidakhadiran bupati dalam Rapat Paripurna Interpelasi yang agendanya mendengarkan jawaban Bupati Jember.

Keputusan DPRD pada rapat paripurna tersebut, yang memilih tidak melanjutkan dan menyelesaikan penggunaan hak interpelasi, melainkan langsung beralih menggunakan hak angket, jelas bertentangan dengan maksud digunakannya hak interpelasi dan bertentangan dengan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018.

Alasan kepala daerah tidak hadir sehingga hak interpelasi berlanjut ke hak angket adalah alasan yang tidak berdasar hukum.

Ketiga, syarat dan tata cara usul penggunaan/pelaksanaan hak angket telah diatur dalam pasal 73 PP 12 tahun 2018 dan Tatib DPRD Kabupaten Jember.

Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat sedikitnya dua hal, yakni, pertama adalah materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki. Dan yang kedua adalah alasan penyelidikan.

Berdasarkan Rapat Paripurna DPRD Jember tanggal 27 Desember 2019 dan 30 Desember 2019, dokumen tersebut tidak pernah ada. Dalam rapat paripurna tersebut hanya berupa penjelasan lisan dari juru bicara hak angket tanpa disertai dokumen yang dipersyaratkan.

Akibat hukum tidak terpenuhinya syarat tersebut adalah adanya cacat formil hak angket yang digunakan oleh DPRD Kabupaten Jember.

Keempat, dari lima kebijakan yang akan diselidiki melalui hak angket, salah satunya adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember lainnya yang memiliki dampak meluas kepada masyarakat yang akan ditentukan kemudian hari.

Berdasarkan UU Pemda, PP 12/2018 dan Tatib DPRD Kabupaten Jember, bahwa tidak ada norma yang memberikan kewenangan kepada panitia angket untuk menambahkan materi angket baru di luar keputusan dalam paripurna.

Kelima, keputusan DPRD Jember nomor 25 tahun 2019 tentang Usul Hak Angket DPRD kepada Bupati Jember menggunakan dasar hukum UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, utamanya Pasar 371 dan Pasal 381. Padahal kedua pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut. (*)

Kategori
Pendidikan

Perkembangan Mutasi GTT Akan Terus Dipantau, Agar Guru Bisa Bertugas Dekat dengan Domisilinya

Wakil Bupati Jember, Drs KH Muqit Arief, menyerahkan 107 SK Mutasi di ruang Tamyaloka Pendopo Wahyawibawagraha Jember, Senin (20/1/2020)

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Mutasi terhadap guru tidak tetap (GTT) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember. Kali ini, sebanyak 158 guru menerima Surat Penugasan GTT Mutasi Semester I tahun 2020.

Dalam hal mutasi, Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief menyatakan, akan terus memantau perkembangannya. Sebab, nanti pasti ada guru yang pensiun atau formasi kosong.

“Akan diusahakan semaksimal mungkin agar guru yang ada ini bisa bertugas di tempat yang dekat dengan domisilinya,” ujar Wabup Muqit Arief, dalam acara penyerahan Surat Penugasan GTT Mutasi Semester I tahun 2020 kepada 158 guru, di Pendopi Wahya Wibawagraha, Senin (20/1/2020).

Dijelaskan, guru yang mengajukan mutasi tersebut terdiri dari 126 guru yang ingin dekat dengan tempat tinggal. Mereka juga mengajukan mutasi karena formasi di tempatnya mengajar telah penuh terisi oleh guru PNS. “Jadi GTT tidak memiliki waktu mengajar,” ungkapnya.

Selain itu, ada juga tiga guru yang mengajukan mutasi karena sekolah tempatnya mengajar telah tutup atau tidak beroperasi kembali. Dari 126 guru yang dimutasi karena domisili, terdapat 48 mutasi yang masih belum bisa direalisasikan.

Sedang 78 mutasi sudah direalisasikan. “Ini karena keterbatasan sekolah-sekolah yang dekat dengan tempat tinggal para pemohon,” jelas Wabup Muqit Arief.

Kepada para guru, wabup berpesan agar dimanapun para guru guru berada, tetap menemani anak-anak calon pemimpin masa depan dalam mengukir prestasi. “Karena anak-anak adalah pemegang dan pengisi estafet kemerdekaan ke depan,” tutur wabup.

Sebagai insan pendidikan, wabup berharap guru tidak hanya mentransfer pendidikan. Guru diharapkan menjalankan tugasnya untuk melahirkan anak didik dengan pendidikan watak, karakter, dan mencetak anak didik yang cinta terhadap NKRI.

Selain itu, wabup juga mengingatkan bahwa dengan segenap keikhlasan dan ketulusan dalam mengukir prestasi pada generasi muda saat ini, akan menjadi penentu pada masa yang akan datang.

“Selamat bertugas di tempat baru. Semoga dapat segera menyesuaikan diri, dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” pungkas wabup. (*)

Kategori
Politik Pemerintahan

Lakukan Penataan Internal, Partai Nasdem Siap Rebut Kemenangan Pilkada Jember 2020

Ketua DPD Partai Nasdem, Kabupaten Jember,
H Marzuki Abdul Ghafur SE, memberi keterangan pers kepada sejumlah wartawan usai acara “Turba DPD Partai NasDem ke DPC Se-Kabupaten Jember Dapil VI” di Rumah Aspirasi Dedi Dwi Setiawan, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Jember, Senin (19/1/2020).

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Bagi DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Kabupaten Jember, tahun 2020 merupakan titik penentu keberhasilan dalam meraih impian di tahun 2024 mendatang. Oleh karenanya, demi keberhasilan meraih impian itu, sejak sekarang mulai menyusun langkah-langkah strategis

Diantaranya, Nasdem melakukan penataan struktural di tubuh partai. Penataan ini dimulai dari tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) (kecamatan) hingga dewan pimpinan ranting (DPRt).

“Tahun 2019, sudah kita hilangkan (dilupakan). Sekarang tahun 2020 Partai Nasdem mulai melakukan penataan struktural, juga menata kepartaian sampai organisasi, bahkan nantinya juga sampai tingkat saksi,” jelas H Marzuki Abdul Ghafur SE, Ketua DPD Partai Nasdem, Kabupaten Jember, dalam acara yang dikemas dengan tajuk “Turba DPD Partai NasDem ke DPC Se-Kabupaten Jember Dapil VI” di Rumah Aspirasi Dedi Dwi Setiawan, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Jember, Senin (19/1/2020).

Penataan struktural organisasi di tubuh Partai Nasdem ini, dimulai dari Daerah Pemilihan (dapil) 6 (enam). Setelah dari dapil 6, penataan akan dilanjutkan ke dapil-dapil lain.

Marzuki mengakui, salah satu target yang ingin dicapai dari upaya penataan ini, yakni merebut suara sebanyak-banyaknya atau setidaknya 14 kursi DPRD pada Pemilu 2024 mendatang. Agar target yang dicanangkan ini bisa dicapai dengan gemilang, menurut Marzuki, langkah yang harus ditempuh adalah, terlebih dahulu harus merebut kemenangan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Jember.

“Target Nasdem 2020, karena ada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada), harus menjadi pemenang. Siapapun nantinya yang akan direkom DPP, targetnya harus jadi pemenang,” tegas Marzuki.

Tekad untuk memenangkan Pilkada Jember 2020 ini, lanjut Marzuki, berlaku untuk kader maupun non kader partai. “Siapapun yang akan direkom oleh partai, akan didukung sepenuhnya untuk meraih kemenangan. Dan mereka harus patuh kepada DPP,” tandasnya.

Sementara terkait adanya usulan DPC yang menginginkan Ketua DPD Nasdem Jember, maju sebagai calon bupati, Marzuki, mengatakan, siapapun yang akan direkom DPP, akan didukung sepenuhnya, dan harus menang. “Semua ya, tidak hanya Haji Marzuki, siapapun nanti yang akan ditunjuk atau dipilih oleh DPP, harus siap. Saya selaku ketua DPD harus siap taat ikut aturan,” pungkasnya.(*).