Kategori
Politik Pemerintahan

Penuhi Panggilan Hak Angket, Bupati Jember Datangi DPRD, Beri Jawaban Tertulis

Pertemuan tertutup Bupati Jember dengan unsur pimpinan DPRD, memaksa wartawan harus bersabar menunggu di luar ruangan pimpinan DPRD Jember, Senin (20/1/2020).

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Kurang harmonisnya hubungan ekskutif dan legislatif di Kabupaten Jember dalam beberapa bulan belakangan, diharapkan segera membaik. Ini setelah Bupati Jember dr. Faida MMR datang ke kantor DPRD Jember untuk memberikan jawaban atas hak angket yang dilayangkan pihak legislatif.

Didampingi Wakil Bupati Jember Drs. KH. Abdul Muqit Arief serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jember, Bupati Faida memberikan jawaban tertulis kepada pansus hak angket DPRD Jember. Jawaban yang disampaikan kepada pimpinan dewan, kata bupati, sesuai dengan yang ditanyakan dalam surat yang diterimanya.

Jawaban itu, yakni mengenai regulasi OPD, rekomendasi Kemendagri, kuota CPNS dan beberapa soal kualitas bangunan di Jember. “Kedatangan kami ke dewan, adalah untuk memberikan jawaban terkait hak angket. Dewan mempunyai hak bertanya dan bupati juga mempunyai hak untuk menjawab. Oleh karenanya, hari ini di ruang pimpinan dewan kami memberikan jawaban apa yang menjadi polemik dalam hak angket secara tertulis,” jelas Bupati Faida, kepada wartawan usai pertemuan tertutup dengan pimpinan dewan, di ruang pimpinan DPRD Jember, Senin (20/1/2020).

Disampaikan bupati, bahwa semua yang ditanyakan, mengenai rekomendasi dan regulasi soal OPD, sudah dijelaskan. “Begitu juga soal kuota CPNS dan masalah lainnya, semua sudah kami jelaskan sesuai surat kami sebelumnya. Dimana kami meminta waktu untuk  mempelajari surat dewan dan akan memberikan jawaban setelah tanggal 17 Januari,” jelas bupati.

Kehadiran di gedung DPRD Jember dalam memenuhi panggilan hak angket, lanjut bupati, karena setelah mempelajari poin-poin yang selama ini menjadi pertanyaan dari anggota DPRD. “Jadi, setelah kami mempelajari bersama tim, kami datang ke gedung DPRD. Memang ada beberapa hal terkait hak angket yang kami kritisi, tapi kami menghargai atas hal-hal yang menjadi perhatian oleh DPRD Jember, agar tidak menjadi keresahan di masyarakat, perlu mendengar jawaban langsung dari bupati,” ujarnya.

Ketika ditanya hasilnya dan Mengenai tanggapan dari pimpinan DPRD Jember terkait jawaban yang disampaikan secara tertulis, bupati menjelaskan, dari pertemuan kali ini, pimpinan dewan maupun hak angket masih belum siap. “Jawaban yang kami berikan hari ini sudah dianggap memenuhi unsur, tapi forum mereka sepertinya belum siap, dan akan mempelajari jawaban tertulis yang hari ini kami berikan, untuk selanjutnya diberikan tanggapan,” tandas bupati. (*).

Kategori
Kebijakan

Tak Ada Alasan untuk Menghambat, Karena Gaji Sudah Dianggarkan, Bupati Jember Tanda Tangani Kontrak Kerja Calon P3K

Bupati Jember dr. Hj Faida MMR, dalam acara selamatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPK) di Aula PB Sudirman, Sabtu (18/01/2020).

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Harapan 937 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk segera melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan masyarakat, akhirnya terwujud. Ini terjadi setelah Bupati Jember, dr. Faida, MMR, menandatangani kontrak perjanjian kerja mereka sebagai pegawai pemerintah.

Penandatanganan kontrak kerja oleh Bupati Jember ini dilakukan, setelah sebelumnya pihak Pemkab Jember mengajukan ijin ke pusat. “Pemkab Jember mengajukan ijin untuk bisa menandatangani kontrak kerja mereka sebagai P3K dengan besaran gaji yang sudah ditentukan sambil petunjuk teknis lebih lanjut,” terang Bupati Faida, dalam acara selamatan bersama PPPK di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Sabtu (18/01/2020),

Pengajuan ijin itu dilakukan, karena di Pemkab Jember honor gaji mereka telah dianggarkan. “Supaya bisa menggaji mereka, maka kita buat kontrak kerja CP3K, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat,” tandasnya.

Mengenai masa kontrak kerja, untuk tahap pertama dibuat 1 tahun sambil menunggu petunjuk lebih lanjut. Mereka juga akan mendapatkan gaji, karena memang sudah dianggarkan.

“Untuk gaji bagi P3K sudah dianggarkan. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk menghambat, terlebih itu merupakan kebutuhan dasar,” tegasnya.

Penandatanganan kontrak kerja P3K ini, merupakan kelanjutan dari hasil test tahun 2019 lalu. Hasil test CP3K ini sudah ada keputusannya di bulan April. “Dan ada sebagian petunjuk dari Kementrian Keuangan soal besaran gaji, dan petunjuk teknis lainnya belum muncul,” paparnya.

Disampaikan bupati, bahwa P3K sama juga dengan CPNS yang terikat dengan aturan PP 53. Mereka juga harus mengikuti disiplin ASN dan bisa mendapat reward maupun sanksi yang ketentuannya sama dengan ASN.

“Untuk hari tua dan pensiun, mereka juga mendapatkan jaminan hari tua yang akan diatur lebih lanjut melalui pemerintah pusat,”jelasnya.

Untuk diketahui, bahwa 937 pegawai tersebut merupakan angkatan pertama. Jumlah terbanyak berasal dari guru, yakni 775 orang. Tenaga kesehatan sebanyak 72 orang dan penyuluh pertanian sebanyak 90 orang.(*).

Kategori
Wisata

Destinasi Wisata Bernuansa Negeri Sakura Lahir di Jember

Bupati Jember, dr. Faida, MMR, dalam acara peresmian Dira Café dan Waterpark Balung, Jumat (17/01/2020)

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Satu lagi obyek wisata lahir di Kabupaten Jember. Adalah Dira Cafe dan Waterpark Balung, sebuah tempat wisata yang cukup representatif menghadirkan nuansa Jepang.

Obyek wisata sekaligus tempat belanja yang cocok untuk rekreasi keluarga ini telah diresmikan Bupati Jember, dr. Faida, MMR. Menurut Frangky, General Manager, Dira Café dan Waterpark, Dira Balung, menjelaskan, Dira Café dan Waterpark, selain cocok untuk acara keluarga, di tempat wisata dengan nuansa Jepang ini pengunjung juga bisa berbelanja murah.

“Kehadiran Dira diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jember dan sekitarnya,” harap Frangky, dalam acara peresmian Dira Café dan Waterpark, Jumat (17/01/2020)

Sementara Bupati Jember, dr. Faida, MMR, yang hadir dalam acara itu, sekaligus meresmikan beroperasinya Dira Cafe dan Waterpark Balung, menyatakan, sangat mendukung berdirinya Dira Cafe dan Waterpark Balung. “Investasi ini kami dukung, karena ini meningkatkan ekonomi wisata lokal, ekonomi kerakyatan,” kata bupati,

Keberadaan tempat wisata ini lanjut bupati, bisa mengangkat produk lokal. Selain Juga akan mampu menarik wisatawan luar daerah untuk berkunjung ke Jember.

Bupati mengaku senang, karena berdirinya tempat wisata dan belanja ini diikuti terpenuhinya komitmen yang telah disepakati. Komitmen itu, yakni merekrut karyawan dari warga sekitar dan ber-KTP Jember.

Ada sekitar 380 tenaga kerja lokal yang direkrut Dira Café dan Waterpark Balung. Para pekerja ini memiliki kartu kuning, yang menandakan mereka benar-benar sebagai pencari kerja.

Rekrutmen tenaga kerja lokal oleh Dira Café dan Waterpark Balung ini, ikut membantu memecahkan persoalan bagi pencari kerja di Kabupaten Jember. Mereka yang direkrut menjadi karyawan di Dira Park benar-benar pencari kerja yang memang butuh pekerjaan.

“Pemkab Jember mendukung, karena Dira Café dan Waterpark Balung ini adalah wisata edukasi dan wisata keluarga,” tuturnya.

Pemerintah kata bupati, akan membantu destinasi wisata baru, terutama dari sisi infrastruktur. Dari sisi promosi, pemerintah memiliki katalog untuk destinasi wisata.

Ke depan, Dira Café dan Waterpark Balung bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan. “Dira ini wisata belanja. Jadi kombinasi produk lokal, baik makanan dan beberapa produk berbeda, menjadi unggulan tersendiri untuk Dira. Dira punya nilai jual karena berbeda,” tandas Bupati Faida. (*).

Kategori
Berita

Penanganan Bencana Harusnya Bisa Memberikan Solusi kepada Masyarakat

Bupati Jember, dr. Faida, MMR, dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Siaga Darurat Bencana Kabupaten Jember tahun 2020, di Pendopo Wahya Wibawagraha, Jumat (17/01/2020).

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Ada kalanya calam sebuah kejadian bencana, korban tidak hanya manusia. Ada juga ternak, kendaraan, dan lainnya, bahkan dokumen-dokumen penting, seperti KTP, KK, rapot, dan ijazah, hilang.

Nah, kalau korban bencana kehilangan berkas penting, maka perlu segera dicarikan solusi. Karena apabila mereka yang sedang susah itu menyelesaikan dan mencari jalan keluar sendiri, bisa saja problem yang dialami korban bencana tidak segera terselesaikan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun.

Sebab itu, dalam program penganggaran penanganan bencana diharapkan bisa lebih cepat memberikan solusi kepada masyarakat. Misal, jika ada rumah roboh minggu ini, maka diharapkan minggu ini pula bisa diproses bantuannya.

“Sehingga, untuk setiap rumah korban bencana ini tidak harus menunggu anggaran dari BPBD. Tetapi, bisa diberikan bantuan tidak terencana dan tak terduga,” jelas Bupati Jember, dr. Faida, MMR, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Siaga Darurat Bencana Kabupaten Jember tahun 2020, di Pendopo Wahya Wibawagraha, Jumat (17/01/2020).

Rakor yang dipimpin forkopimda, Bupati Jember, dr. Faida, MMR., Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, dan Dandim 0824 Jember, Letkol. Inf. Laode M. Nurdin itu, diikuti Camat, Kapolsek, dan Danramil se-Kabupaten Jember. Serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember.

Dalam pengarahannya, bupati menekankan agar muspika dan tim penanggulangan bencana lainnya memantapkan niat untuk menolong lebih cepat dan tepat korban bencana. Baik yang baru saja terjadi maupun jika ada bencana di kemudian hari.

Bupati juga menekankan agar lebih peka di lapangan dan cepat membuat suatu solusi penanganan. “Dalam penanggulangan ada langkah awal. Terpenting adalah penyelamatan jiwa, kemudian langkah kedaruratan yang lain,” katanya.

Bupati menyampaikan, BPBD mempunyai tugas mendata korban bencana. Namun, tidak semuanya bisa ditindaklanjuti sendiri oleh BPBD. Karena itu, diharapkan tindak lanjutnya juga bisa berasal dari dinas lainnya. (*).

Kategori
Pemberdayaan

Pensiunan Tetap Menjadi Bagian Penting Bagi Pemerintahan

Bupati Jember, dr. Faida, MMR, bersama oenerima SK kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun ASN, di Pendopo Wahya Wibawagraha, Jumat (17/01/2020).

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Meski sudah memasuki masa purnatugas, namun bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN), tidaklah berarti pengabdian untuk masyarakat sudah berakhir. Keberadaan dan pengalaman yang dimiliki selama menjadi abdi negara dan masyarakat, masih sangat dibutuhkan orang lain.

Pensiun hanya putus secara administarsi kepegawaian saja. Namun keberadaan para pensiunan masih sangat dibutuhkan dan penting bagi pemerintahan.

“Tali silaturahim para pensiunan dengan Pemkab Jember tidak pernah putus. Tetap bisa menjadi kepanjangan tangan Pemkab Jember,” ucap Bupati Jember, dr. Faida, MMR, pada acara penyerahan SK kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun kepada sejumlah ASN, di Pendopo Wahya Wibawagraha, Jumat (17/01/2020).

Diungkapkan bupati, bahwa dalam pengurusan administrasi pegawai tidak dipungut biaya sepeserpun. Karena pengurusan ini telah dilayani oleh APBD Kabupaten Jember.

Tujuannya, agar para ASN bisa bekerja tenang di penghujung karirnya. “Hak administrasi kepegawaian pensiun adalah hak pegawai yang harus dilayani tanpa bayar sepeserpun,” tandas bupati.

Nengenai penyerahan SK yang dilaksanakan secara temporer, bupati menilai kali ini mengalami perbaikan, sebab, tidak ada yang sampai putus gaji. Bahkan ada yang kurang 11 bulan, SK kenaikan pangkat pengabdian dan pensiunnya sudah diurus.

Selain itu, ada SK janda atau duda yang diantar oleh Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, ke rumah masing-masing, sambil silaturahim dan melihat kondisi keluarga. Kunjungan itu juga guna memastikan tidak ada anak dari pensiunan yang putus sekolah.

Bupati menyampaikan, para pensiunan diundang ke pendopo sebagai apresiasi kepada mereka setelah berjuang lama dan pensiun dengan keadaan husnul khotimah.

Sementara itu, terkait pemberikan izin belajar, bupati menyebut pegawai yang melanjutkan studi sama artinya berjuang mengibarkan bendera merah putih untuk daerahnya. “Kita kasih spirit buat mereka, karena sejatinya ilmu tidak akan sia-sia dan akan berguna bagi masyarakat kelak,” ujarnya.

Data penyerahan kali ini menyebutkan, SK pensiun ASN tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknis dengan golongan 1 sampai dengan IV sebanyak 99. Sedang surat memiliki ijazah, surat izin belajar, dan surat belajar sejumlah 28. Untuk polis beasiswa dari Taspen Life berjumlah 6 (enam).(*)

Kategori
Uncategorized

Warga Gunung Gambir Nikmati Jalan Beraspal Setelah 74 Tahun Indonesia Merdeka

Bupati Jember, dr. Faida. MMR, dalam acara tasyakuran selesainya pembangunan 4 infrastruktur di Kecamatan Sumberbaru, Kamis (16/01/2020).

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Begitu besar rasa senang warga yang tinggal di Dusun Lanasan, Desa Gelang, dan Kebun Gunung Gambir, Kecamatan Sumberbaru, setelah jalan yang sehari-hari biasa dilalui untuk beraktifitas berubah dari jalan berbatu menjadi jalan beraspal yang mulus. Pastilah rasa senang itu dirasakan dan dinikmati warga, karena sejak negeri ini merdeka, baru kali ini warga di kawasan tersebut bisa menikmati jalan yang tanpa gronjalan.

“Akhirnya, setelah kurang lebih 74 tahun, warga Gunung Gambir bisa menikmati jalan yang diaspal,” ungkap Ir. Hendriyanto, Manajer Kebun Gunung Gambir, PTPN XXII, dalam acara tasyakuran selesainya pembangunan 4 infrastruktur di Kecamatan Sumberbaru, Kamis (16/01/2020).

Rasa terima kasih itu pantas disampaikan, setelah selama berpuluh-puluh tahun warga berharap memiliki jalan beraspal. Baru setelah kepemimpinan Bupati Jember, dr. Faida. MMR, jalan tersebut diaspal.

Realisasi pembangunan tersebut antara lain, jalan aspal, jalan paving, sarana MCK (mandi, cuci, kakus), serta penerangan jalan umum (PJU). Realisasi pembangunan infrastuktur tersebut menurut, Bupati Faida, merupakan buah dari komitmen warga setempat bersama bupati.

“Komitmen masyarakat yang berjanji untuk tetap menyekolahkan anak minimal sampai jenjang SMA, dan tidak dinikahkan dini,” katanya.

Disampaikan bupati, bantuan pemerintah yang sudah direalisasikan di Kecamatan Sumberbaru, diantaranya PJU di Desa Yosorati sebanyak 78 titik. “Di Desa Sumberagung ada 16 titik, di Desa Kaliglagah ada 15 titik, dan di Desa Gelang terdapat 15 titik,” jelasnya.

Sedang pavingisasi jalan untuk kelancaran menuju Pondok Pesantren Raudhatul Ulum yang direalisasikan seluas 200 meter persegi. Pavingisasi jalan ini juga dilaksanakan di tiga lokasi lainnya.

Ada pula bantuan pembangunan sarana MCK komunal sebanyak 7 paket. “Karena diketahui masih banyak masyarakat yang masih ke sungai untuk mandi dan buang air,” ujarnya.

Bupati mengajak masyarakat untuk tidak lupa bersyukur atas telah direalisasikannya pembangunan tersebut, “Jangan lupa bersyukur, sekarang aspal sudah mulus dan bisa digunakan untuk aktifitas,” ujarnya.

Pengaspalan jalan hingga menjadi bagus dan tidak lagi menyusahkan pengguna jalan ini, lanjut bupati, berdampak semakin meningkatnya kunjungan wisawatan ke terhadap Gunung Gambir yang saat ini menjadi salah satu destinasi wisata. “Gunung Gambir semakin eksis di masyarakat. Masyarakat bisa berwisata dengan nyaman atas adanya bantuan jalan,”  terangnya.

Pembangunan sejumlah sarana publik tersebut, tambah Ustadz Syamsul Arifin, merupakan wujud respon dari Bupati Faida. “Baru kali ini, akhirnya ada yang mengaspal jalan di daerah sini,” imbuh Ust Syamsul Arifin, tokoh masyarakat setempat.

Sementara bantuan lain yang diserahkan pada acara itu, yakni Al Qur’an Braille, operasi katarak, operasi prostat, hingga operasi tumor otak. Para penerima bantuan itu hadir dalam acara tasyakuran tersebut. (*).

Kategori
Pelayanan Masyarakat

Bupati Faida Dorong PDAM Jember untuk Pasarkan Produk Air Mineral ‘Hazora’ Hingga Pelosok Desa

Bupati Jember, dr. Faida. MMR, dalam acara tasyakuran atas prestasi yang diraih PDAM Jember di Aula Pusdiklat BKPSDM, Jalan Nusantara, Kamis malam (16/01/2020).

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Bupati Jember, dr. Faida. MMR, mendorong manajemen PDAM Jember untuk memasarkan produknya, seperti air kemasan Hazora, hingga pelosok desa. “Manajemen harus menyadari pelosok-pelosok desa juga perlu pelayanan produk PDAM Jember,” ujar Bupati Faida, dalam acara tasyakuran atas prestasi yang diraih PDAM Jember di Aula Pusdiklat BKPSDM, Jalan Nusantara, Kamis malam (16/01/2020).

Bupati juga meminta PDAM untuk mendukung produksi tempat air yang ramah lingkungan. Caranya, dengan menggiatkan produk-produk galon besar. Langkah ini untuk mendukung kegiatan ramah lingkungan, yakni mengurangi sampah plastik

Dikatakan bupati, air bersih bukan sekedar pemasaran. Bukan sekedar untung atau jumlah pelanggan, tapi soal hak asasi dasar yang melekat pada semua orang.

Karena itu, prestasi yang berhasil diraih PDAM Jember merupakan sesuatu yang sangat membanggakan dan luar biasa. Prestasi ini menjadi bukti, manajemen yang dijalankan professional.

“Ini menjadi bukti, bahwa pengelolaan manajemen yang dijalankan profesional, karena bisa mengungkit kinerja PDAM dengan luar biasa,” ungkap bupati

Dijelaskan, pada tahun 2019, PDAM Jember meraih sejumlah target kerja dengan gemilang. Bahkan meraih prestasi dengan memperoleh penghargaan sebagai juara pertama BUMD di Jawa Timur dan meraih juara nasional dalam kategori PDAM dengan pelanggan di bawah 50 ribu.

“Hari ini tasyakuran karena PDAM Jember telah meraih target-target di tahun 2019 dengan gemilang,” ujar bupati.

Akses air bersih di Kabupaten Jember pada kepemimpinan direktur sebelumnya, bupati menjelaskan, sebesar 31 persen. Setelah di bawah kepempinan Ady Setiawan, kini sudah 58 persen.

Selanjutnya harus mencapai 65 persen, karena ada suntikan anggaran dan investasi sebesar Rp. 15 miliar. Namun begitu, masih ada target besar yang harus dipenuhi.

Target tersebut, yakni semua rumah tangga yang terdapat balita kondisi kerdil harus mendapat akses air bersih. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan 4 ribu pemasangan gratis subsidi dari APBD Kabupaten Jember.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PDAM Jember, Ady Setiawan, menyampaikan bahwa Bupati Faida menjadi satu-satunya bupati di Indonesia yang memberikan program pasang PDAM gratis untuk masyarakat. Ady juga mengaku bangga, karena PDAM Jember telah mencapai juara pertama nasional untuk PDAM dengan pelanggan 30 ribu sampai 50 ribu.

“Tasyakuran ini juga dimaksudkan untuk persiapan tahun 2020 pasang gratis 4 ribu sambungan air bersih,” ujarnya.

Duelaskan Ady, bahwa pada tahun 2018 hingga 2019 telah mencapai 4 ribu pemasangan sambungan air bersih gratis. Untuk tahun 2020 ini akan kembali memasang 4 ribu sambungan. “Jadi total 8 ribu,” ungkapnya.

Pada bulan April nanti, lanjutnya, akan diadakan Kongres Air Minum tahun 2020, dengan menghadirkan artis Jember Dewi Persik.

Ady Setiawan juga menegaskan komitmen PDAM untuk turut serta menurunkan angka balita stunting di Kabupaten Jember. PDAM juga turut serta menyelesaikan kasus wabah hepatitis dengan meluncurkan program turunan Siji Omah Siji Pam yakni “Air Keluarga Jember.” Progrm Air Keluarga Jember ini berada di 31 kecamatan di Jember. (*).

Kategori
Berita

MK Batalkan Kewenangan DPRD untuk Melakukan Pemanggilan Paksa Kepala Daerah

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Upaya pemanggilan paksa Bupati Jember, dr. Faida. MMR, terkait penggunaan hak angket oleh DPRD Jember, tak bisa dilakukan. Ini dikarenakan, kewenangan DPRD untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap kepala daerah, sebagaimana Pasal 171 ayat (3) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Pemerintah 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Melalui putusannya yang bersifat final dan mengikat, Nomor 16/PUU-XVI/2018, MK telah membatalkan norma yang isinya memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan pemanggilan paksa dengan bantuan kepolisian yang ada dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). “Alasan MK membatalkan norma seperti ini, karena pemanggilan paksa merupakan upaya perampasan hak pribadi seseorang yang hanya dikenal dalam proses penegakan hukum pidana (pro justicia) yang diatur secara jelas dalam KUHAP mengenai prosedur penggunaannya dan tidak diperbolehkan untuk tindakan selain penegakan hukum,” jelas Dr. Oce Madril, S.H, M.A.Gov, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
?
Putusan MK, bukan hanya membatalkan isi suatu UU tertentu yang diuji ke MK, melainkan juga berdampak kepada konstitusionalitas norma-norma sejenis yang identik dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Putusan MK bersifat erga omnes yang artinya tidak hanya berlaku bagi para pihak yang menguji ke MK melainkan juga mengikat semua pihak termasuk berdampak kepada norma lain yang identik yang sejenis yang ada dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain adanya putusan MK, maka
pemanggilan paksa oleh DPRD dengan bantuan Kepolisian RI dalam Pasal 171 Ayat (3) UU Pemda dan Pasal 75 ayat (3) PP 12/2018 juga merupakan norma yang tidak dapat dioperasionalkan karena merupakan norma yang kabur (vague norm) dan norma yang mengandung kekosongan hukum (vacuum of norm). Dikatakan norma yang kabur, karena tidak jelas berapa kali yang dimaksud dengan dipanggil “secara berturut-turut”, apakah 3 kali, 4 kali, 5 kali atau lebih.

“Ketentuan batasan pemanggilan berturut-turut dalam Pasal 112 KUHAP untuk dapat dihadirkannya secara paksa seseorang ke penyidik tidak dapat diterapkan dalam pemanggilan secara paksa di hak angket DPRD karena hak angket bukanlah penegakan hukum (pro justicia) yang bisa mengacu kepada KUHAP,” tandasnya. (*).

Kategori
Infrastruktur

Moeldoko Upayakan Percepatan Pengembangan Bandara Noto Hadinegoro

Bersama Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Bupati Jember, dr. Faida. MMR, dan Wakil Bupati Jember, Drs KH Muqit Arief di Kantor KSP, Jakarta.

LONTARNEWS.COM. I. Jakarta – Keinginan masyarakat Jember untuk memiliki bandara sebagai embarkasi haji, agaknya bakal segera kesampaian. Ini setelah, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, menyatakan akan mengupayakan percepatan pengembangan Bandara Noto Hadinegoro, Jember, agar bisa didarati pesawat besar.

“Kita diskusi sangat konstruktif dengan Bupati Jember dan rekan-rekan dari pemerintah daerah untuk membicarakan pengembangan bandara dan perpanjangan landasan pacu,” jelas Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Dengan pengembangan landasan pacu (run way), lanjut Moeldoko, yang semula 1700 bisa menjadi 2250, bahkan 2500 meter, sehingga bisa didarati pesawat yang lebih besar. “Harapan yang lebih jauh lagi, Jember bisa menjadi alternatif sebagai embarkasi,” ujarnya.

Pengembangan bandara Noto Hadinegoro, dipandang perlu, karena bandara ini berada di daerah dengan potensi yang sangat besar. Berbagai kegiatan festival di Jember mengalami pertumbuhan yang luar biasa.

“Bahkan dua puluh negara yang sering datang ke Jember, untuk berpartisipasi. Ini sebuah market yang harus ditangkap,” tandasnya.

Karena itu, kehadiran Bupati Jember di KSP, dalam rangka untuk mencari solusi bagi pengembangan Bandara Noto Hadinegoro. “Kehadiran Bupati Jember di sini (KSP), kita mencoba mencari solusi agar semuanya bisa berjalan dengan cepat,” ungkap Moeldoko.

Moeldoko menyatakan, akan mengkomunikasikan rencana pengembangan Bandara Noto Hadinegoro itu dengan berbagai pihak. Selain dengan Angkasa Pura, juga dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), karena berkaitan dengan tanah yang harus dialihfungsikan.

“Dari tanahnya PTP ke Angkasa Pura, untuk digunakan sebagai bandara. Ini perlu proses, kita akan cara terbaik agar proses itu bisa berjalan dengan cepat,” imbuhnya. (*).

Kategori
Berita

Disambati Warga, Bupati Jember Bantu Pemulangan Jenazah Nur Sholeh ke Jenggawah

Jenazah M Nur Sholeh, warga Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, akan diberangkatkan ke Bandara, Sepinggan, Balikpapan untuk dipulangkan ke kampung halamannya di Jember, Selasa (14/01/2020)

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Jenazah M Nur Sholeh, warga Desa Sruni, Kecamatan Jengawah, Kabupaten Jember, akhirnya bisa dipulangkan ke kampung halamannya. Nur Sholeh meninggal akibat kelumpuhan yang dideritanya selama 2 bulan.

Pemulangan jenazah Nur Sholeh ini, sesuai petunjuk Bupati Jember, dr. Faida. MMR, yang memerintahkan Dinas Kesehatan, Jember untuk mengurus segala keperluannya. “Jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, menuju bandara pada pukul 14.30,” jelas petugas dari Dinas Kesehatan, Jember, Selasa (14/01/2020).

Pemulangan jenazah Nur Sholeh ini, sesuai permintaan keluarganya di Desa Sruni kepada Bupati Jember, agar jenazah almarhum dipulangkan ke Jember. “Sudah saya hubungi keluarganya di Sruni, dan pihak keluarga mengharap jenazah dibawa pulang ke Jember,” terangnya.

Nur Sholeh yang meninggal di RS Bhayangkara, Balikpapan karena menderita kelumpuhan, sebelumnya sempat dirawat di RSUD Kudungga Sangatta, Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur. Almarhum yang tidak memiliki sanak keluarga di Kutim, terbaring lumpuh selama kurang lebih 2 bulan tanpa penanganan medis.

Rencananya, agar Nur Sholeh mendapat penanganan medis sebagaimana mestinya, akan dilakukan upaya pengumpulan dana. Hasil pengumpulan dana ini, akan digunakan untuk membiayai penanganan medis Nur Sholeh.

Namun ternyata takdir berkata lain, Nur Sholeh meninggal sebelum sempat mendapat pelayanan medis yang layak. Dan sesuai keinginan keluarganya, jenazah almarhum diminta untuk dipulangkan ke Jember.

Almarhum yang tidak memiliki sanak keluarga di Kalimantan Timur, selama di Kabupaten Kutim, hanya numpang di rumah salah satu warga di Gg. Garuda 1 Teluk lingga. Rencananya. Rencananya, setelah menjalani perawatan dan kondisinya membaik serta mendapat surat rekomendasi dari pihak rumah sakit, Nur Sholeh akan dipulangkan ke Jember. (*).