Rakor Perkembangan Penanganan Longsor Jompo, Bupati Beri Arahan Perobohan Ruko

  • Whatsapp
Rapat koordinasi penanganan perkembangan bencana longsor pertokoan Jompo berlangsung di Posko Tanggap Bencana, di Jalan Sultan Agung, Selasa malam (03/03/2020).
Rapat koordinasi penanganan perkembangan bencana longsor pertokoan Jompo berlangsung di Posko Tanggap Bencana, di Jalan Sultan Agung, Selasa malam (03/03/2020).

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Ambruknya komplek pertokoan Jompo yang akibat terseret longsor, cukup menyita perhatian Pemerintah Kabupaten Jember. Tak kurang, Bupati Jember, dr. Faida. MMR, terus memberikan perhatian dan memantau perkembangan penanganan bencana yang berdampak ditutupnya ruas jalan utama Kota Jember itu.

Guna mengetahui perkembangan penanganan bencana Jompo, bersama Komandan Kodim 0824, Letkol. Inf. La Ode M Nurdin, Bupati Faida menggelar rapat koordinasi dengan tim tanggap bencana, pada Selasa malam, 03 Maret 2020. Dalam rapat itu, bupati meminta masing-masing instansi yang terlibat untuk menyampaikan laporan perkembangan penanganan.

Usai menerima data dan laporan, bupati memberikan arahan dan evaluasi terkait dengan penanganan bencana Kalijompo. Dari koordinasi ini, bupati mengambil kesimpulan, perobohan 31 ruko dimulai dan tidak boleh lagi ada orang keluar masuk untuk evakuasi barang.

Untuk pembongkaran sisa ruko, terlebih dahulu harus ada pemberitahuan kepada pengelola ruko tentang pembongkaran rolling door dan barang berat lainnya agar lebih ringan saat dilakukan perobohan. “Pemilik diberi tahu, rolling door, kusen, dan barang berat lainnya akan dibongkar, dan pembongkaran harus dilakukan tim teknis,” jelas bupati.

Demikian pula dengan akses orang keluar masuk, harus dibatasi. Karena itu, harus diberikan pengamanan sehingga petugas bisa konsentrasi. “Untuk keluar masuk harus menggunakan ID card atau seragam pengenal identitas,” ujarnya.

Lebih jauh bupati mengungkapkan progres pengangkatan material di Sungai Jompo telah berhasil membuka aliran air. Begitu pula untuk pemenuhan kebutuhan air bersih setelah putusnya sambungan PDAM, diatasi dengan mengirimkan air menggunakan mobil tanki.

Penanganan bencana Kalijompo melibatkan tiga pihak berwenang, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. “Pembangunan ini merupakan kolaborasi tiga wilayah yaitu, kabupaten, provinsi, dan pusat. Sehingga dilakukan pembagian tugas dengan membuat satu komando tugas teknis di lapangan,” pungkasnya. (*)