Kategori
Politik Pemerintahan

Berbeda dengan Sebelumnya, Pilkada Tahun Ini Tidak Hanya Melulu Soal Mencoblos

Plt. Bupati Jember Drs. KH. A. Muqit Arief, bersama unsur Forkopimda, saat mengikuti simulasi pelaksanaan tahapan Pilkada Jember di Stadion Notohadinegoro, Selasa (29/9/2020).

Jember.LONTARNEWS.COM. Pemilukada di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, tentu berbeda dibanding sebelumnya. Jika di tahun-tahun sebelumnya pemilukada dilaksanakan tanpa aturan dan batasan tertentu, maka tidaklah demikian untuk tahun ini.

Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, disertai dengan keharusan mengikuti ketentuan protokol kesehatan bagi para pemilih. Karena itu, protokol kesehatan perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara intensif.

Plt. Bupati Jember Drs. KH. A. Muqit Arief, dalam kegiatan simulasi pilkada menjelaskan, selain soal mencoblos, itu, pada pilkada kali ini perlu mewaspadai ancaman penularan virus corona. “Sekarang, pelaksanaan pilkada tidak melulu hanya mencoblos, tetapi berkaitan juga dengan penanganan Covid-19. Jaga jarak, kemudian cuci tangan, juga ada pemeriksaan suhu badan,” jelas Plt Bupati Jember, saat simulasi pelaksanaan tahapan Pilkada Jember di Stadion Notohadinegoro, Selasa (29/9/2020).

Kiai Muqit juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi masyarakat Jember kepada penyelenggara Pilkada, TNI, dan Polri yang telah membuat langkah antisipasi untuk pelaksanaan pilkada tahun ini. Masyarakat juga diharapkan tetap mendukung dan mengikuti arahan penyelenggara pilkada maupun Satgas Penanganan Covid-19.

Dengan mengikuti arahan tersebut, lanjut Kiai Muqit, tahapan pilkada hingga pemungutan suara bisa berjalan sesuai harapan. “Saya melihat simulasi itu betul-betul representatif. Jadi betul-betul menggambarkan situasi sekarang,” ujarnya.(*).

 321 kali dilihat

Kategori
Politik Pemerintahan

Demi Kepentingan Masyarakat, Plt Bupati Jember Siap Mengalah

Plt. Bupati Jember Drs. KH. A. Muqit Arief

Jember.LONTARNEWS.COM. Kebuntuan komunikasi antara eksekutif dan legislatif yang terjadi di Kabupaten Jember selama ini bisa jadi segera berakhir. Ini setelah Plt. Bupati Jember KH. A. Muqit Arief, menyatakan akan segera melakukan komunikasi dengan pihak DPRD Jember.

Kiai Muqit bahkan menyatakan, demi mencairkan kebuntuan komunikasi antara Pemkab Jember dengan DPRD, pihaknya bersedia mengalah dengan mendatangi DPRD terlebih dahulu. “Kuncinya hanya dikomunikasi, kalau kita bisa menjalin komunikasi dengan baik, Inshaa Allah akan menghasilkan keputusan yang baik, dan saya akan mengalah untuk mendatangi DPRD,” ujar KH. A. Muqit Arief, Plt Bupati Jember, usai memimpin apel dengan jajaran kepala OPD di lingkungan Pemkab Jember, Senin (28/9/2020).

Rencananya, kunjungan ke DPRD akan dilakukan bersama Sekda Jember, pada hari ini, (jam 10, Senin, 28/9/2020). “Sebelum ini kami juga aktif komunikasi dengan pimpinan DPRD, dan kedatangan kami sudah ditunggu,” tandasnya.

Kiai Muqit optimis, kebuntuan komunikasi antara eksekutif dan legislatif yang terjadi selama ini, akan segera cair. Dan untuk tujuan itu, dia berjanji siap menurunkan suhu komunikasi antara ekskutif dan legislatif.

“Kalau misal tensi komunikasi saya 90 dan disana (DPRD, red) sama 90, maka saya siap menurunkan tensi saya menjadi 70, yang penting bagaimana dalam kurun waktu yang singkat ini, saya bisa menjalankan tugas sebagai Plt. sebaik mungkin,” akunya.

Disadari, selama menjalani Plt. Bupati Jember, banyak agenda besar yang sudah menunggu dan harus segera diselesaikan. Sehingga, dirinya menilai kebersamaan dalam membangun Jember harus segera dilakukan.

“Kunci dari kebersamaan adalah adanya komunikasi. Dan saya optimis, kebuntuan komunikasi ini bisa dicairkan, dan saya akan mengalah demi untuk masyarakat Jember. Bahkan apapun yang harus saya lakukan demi untuk Jember, akan saya lakukan, kalaupun Sabtu atau Minggu tidak harus libur, akan saya lakukan demi kepentingan bersama,” tegasnya.

Soal tugas yang akan dijalankan selama menjadi Plt Bupati, Kiai Muqit menyatakan, selain pada pekerjaan kelancaran pilkada, juga penanganan Covid-19 serta menyelesaikan kebuntuan komunikasi dengan berbagai pihak.

“Doakan ya, semoga kami bisa menjalani tugas sebagai Plt ini dengan sebaik-baiknya dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik,” imbuhnya. (*)

 426 kali dilihat

Kategori
Politik Pemerintahan

Tak Ingin Ada Persoalan, Plt Bupati Jember Minta ASN Jaga Netralitas dalam Pilkada

Plt Bupati Jember, Drs. KH. Muqit Arief, Arief, saat memimpin apel bersama di Jalan R Sudarman, depan Kantor Pemkab Jember, Senin (28/9/2020).

Jember.LONTARNEWS.COM. Mengawali kepemimpinannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jember, Drs. KH. Muqit Arief, mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember untuk bersikap netral dalam menghadapi pilkada mendatang. Seruan ini disampaikan, karena tidak ingin netralitas ASN menjadi persoalan selama 72 hari dirinya menjabat sebagai Plt Bupati Jember.

Dalam sambutannya pada apel pagi bersama, Kiai Muqit menitikberatkan dan mengingatkan soal netralitas ASN dalam Pilkada di Kabupaten Jember tahun ini. Menurut Kiai Muqit, pilkada yang dilaksanakan di masa pandemi ini mempunyai tantangan yang besar.

Oleh karenanya dukungan dan sinergitas dari semua pihak terutama ASN sangat perlu. “Saya tidak ingin hanya sebatas menyukseskan Pilkada, tapi bagaimana semua menjadi lebih baik. Oleh karena itu saya akan silaturrahmi ke DPRD dan Forkopimda,” ungkap Muqit Arief, dalam apel bersama di Jalan R Sudarman, depan Kantor Pemkab Jember, Senin (28/9/2020).

Disampaikan, bahwa fokus utama masa pemerintahanya sebagai Plt Bupati, selain menyukseskan pemilihan Bupati-Wakil Bupati Jember, juga penanganan Covid-19. Keduanya menjadi prioritas untuk ditangani dengan sebaik mungkin.

Apel bersama yang dipimpin Drs. KH. Muqit Arief sebagai Plt Bupati Jembe ini, diikuti seluruh pejabat utama dan kepala OPD Pemkab Jember. Sebelum mengakhiri acara apel pagi, Plt. Bupati Jember yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Falah, Kecamatan Silo, itu memimpin doa bersama. (*).

 337 kali dilihat

Kategori
Layanan

Dalam Persoalan Tanah, Akses Informasi Harus Sampai kepada Masyarakat

Wakil Bupati Jember, Drs. KH. Muqit Arief, saat menghadiri undangan ultah BPN Jember ke 60, Minggu (27/09/2020).

Jember.LONTARNEWS.COM. Dari sekian banyak persoalan yang terjadi, masalah tanah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jember. Dan persoalan tanah ini akan dapat diselesaikan, apabila semua pihak, termasuk kepala desa, ikut memberi perhatian dan bisa bekerjasama dengan baik.

“Kalau menurut saya ini berkaitan akses informasi, akses informasi ini harus betul-betul sampai kepada masyarakat dan ini menjadi tanggungjawab kita semua, termasuk di ujung tombak para kades-kades untuk menyampaikan informasi itu,” jelas Wakil Bupati Jember, Drs. KH. Muqit Arief, yang bakal menjadi Plt Bupati Jember, Minggu (27/09/2020).

Wabup Muqit Arief, yang berbicara pada acara ulang tahun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yang ke 60 itu, juga menyampaikan, bahwa prestasi yang diraih BPN selama ini merupakan berkah dari sinergitas yang terbangun bersama Pemerintah Kabupaten Jember. Menurut wabup, masyarakat Jember sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember,

“Secara peribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember mengucapkan selamat, semoga prestasi ini akan menjadi penyemangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ucap wabup.

Sebagaimana diketahui, dari sekian banyak persoalan yang terjadi di Jember, masalah pertanahan menempati posisi yang paling menonjol. Namun berkat kerja keras BPN dan kerjasama dari semua pihak, pelayanan terhadap masyarakat, tetap bisa dilaksanakan dengan baik.

“Saya berharap kepada masyarakat, dalam kondisi covid-19 saat ini dimana pelayanan lebih banyak dalam bentuk online maka diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini, yang pastinya sangat membantu kepada masyarakat,” tuturnya.

Sementara mengenai persoalan pertanahan yang timbul di masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kiai Muqit minta agar ada akses informasi yang bisa sampai ke masyarakat. ”Kalau menurut saya ini berkaitan akses informasi, akses informasi ini harus betul-betul sampai kepada masyarakat dan ini menjadi tanggungjawab kita semua, termasuk di ujung tombak para kades-kades untuk menyampaikan informasi itu,” jelasnya.

Tugas Pemkab sendiri, lanjut wabup, yakni menyosialisasikan tentang program ini. Pemkab juga akan mencoba mengurai semua persoalan tanah yang terjadi di Jember.

“Nanti kita coba urai, mana yang bisa kita urai dengan baik dan mana persoalan-persoalan yang butuh waktu dan butuh proses, karna urusan tanah ini adalah urusan yang jlimet sekali. BPN tidak bisa bekerja sendiri, harus ada keterlibatan dari semua pihak termasuk dari masyarakat,” tandasnya.

Diakui, program PTSL yang sudah berjalan beberapa tahun ini banyak memberi manfaat kepada masyarakat, meski di sisi lain juga banyak menimbulkan persoalan. Baik soal sertifikat yang tak kunjung jadi dan patok yang belum terpasang dan perlu menjadi perhatian semua pihak. (*).

 293 kali dilihat

Kategori
Pendidikan

Apapun Keadaannya, Pengembangan SDM Harus Dilakukan, Karena Memang Dibutuhkan dalam Pembangunan

Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, dalam acara penyerahan SK Plt Kepala SD (sekolah dasar) dan SMP (sekolah menengah pertama) se-Kabupaten Jember.di Aula PB Soedirman, Kamis (24/9/2020).

Jember.LONTARNEWS.COM. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan sebuah keharusan dalam rangka pembangunan menyeluruh. Itu karena, ketersediaan SDM yang memadai akan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan dari program pembangunan itu sendiri.

“Apapun keadaannya, pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan, dan harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak,” kata Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, dalam acara penyerahan SK Plt Kepala SD (sekolah dasar) dan SMP (sekolah menengah pertama) se-Kabupaten Jember.di Aula PB Soedirman, Kamis (24/9/2020).

Delain SK Plt kepala sekolah, pada kesempatan otu juga diserahkan surat persetujuan mutasi masuk, surat izin belajar, surat tugas belajar, surat rekomendasi dan surat keterangan memliliki ijazah. Menurut wabup, bahwa pengisian oleh pelaksana tugas itu dilakukan karena adanya kekosongan.

“Kekosongan itu dikarenakan ada yang resign, meninggal dunia, dan sebagainya. Untuk mengisi kekosongan tersebut harus segera diisi guna memenuhi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan administrasi tetap bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Dijelaskan pula, soal adanya mutasi masuk ke Jember dari berbagai bidang. Kepada para pegawai, Wabup berpesan agar mereka bisa menambah energi baru bagi Pemerintah Kabupaten Jember. Terutama dalam memberikan pelayanan.

Sementara kepada pegawai yang melakukan mutasi keluar, Wabup berpesan agar di tempat tugas yang baru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Di tempat tugas yang baru itu ada harapan masyarakat.

Terkait adanya surat izin belajar dan surat tugas belajar, Wabup Muqit Arief menjelaskan hal itu bagian dari pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan pelayanan di Kabupaten Jember ke depannya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Yuliana Harimurti, menyampaikan bahwa penerima SK maupun penerima surat berjumlah 205 orang.

“Rinciannya, SK Plt kepala sekolah SD sejumlah 127 orang, Plt kepala sekolah SMP sejumlah  16 orang, jumlah mutasi masuk dan keluar sejumlah 23 orang, dan jumlah izin belajar, tugas belajar, rekomendasi, dan keterangan memiliki ijazah sejumlah 39 orang,” jlentrehnya. (*)

 260 kali dilihat

Kategori
Sosial

Bantuan BTT Gelombang Kedua untuk 3.113 Insan Pariwisata Diserahkan

Bupati Jember. dr. Faida. MMR, dalam acara penyerahan bantuan BTT kepada Insan Pariwisata di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Kamis (24/9/2020).

Jember.LONTARNEWS.COM. Bupati Jember dr. Faida MMR, menyerahkan bantuan BTT kepada 3.113 insan pekerja usaha pariwisata dan seni budaya di Kabupaten Jember. Bantuan yang bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ini diberikan, karena insan pariwisata sebagian termasuk kepada kategori rawan sosial.

“Bantuan ketika pandemi bagi insan pariwisata sebagian termasuk kepada kategori rawan sosial. Jadi bantuannya masuk ke jaring pengaman sosial sampai kondisi lebih baik,” terang Bupati Faida, pada acara penyerahan bantuan secara simbolis di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Kamis (24/9/2020).

Bantuan yang juga dilakukan secara daring di sejumlah kantor kecamatan itu, diterima berupa uang tunai sejumlah Rp. 600.000 dalam satu amplop. Kali ini diterima menjadi tiga amplop untuk bantuan selama 3 bulan.

Bantuan ini merupakan gelombang kedua. “Ini bukan pengganti penghasilan yang hilang, karena orang berkreasi tidak pernah persis sama dengan yang dihasilkan setiap bulan,” tutur Bupati Faida.

Kelompok yang menerima bantuan untuk jaring pengaman sosial ini, meski sehat tetap bisa menerima bantuan kesehatan berupa APD, rapid test, dan lainnya. “Tidak ada cara lain untuk selamat bersama-sama dengan menjaga diri dan kesehatan dengan baik,” pesan Bupati Faida.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, Dannie Allcholin, ST., M.Si., menjelaskan, dampak dari pandemi Covid-19 dirasakan 16 segmen insan pariwisata dan seni budaya. Mereka tidak mendapatkan pekerjaan, hingga masuk dalam kreteria penerima bantuan.

“Kriteria yang mendapat bantuan ini adalah insan pelaku usaha pariwisata dan seni budaya yang terdampak Covid-19 untuk yang dirumahkan,” terangnya.

Menurut Dannie Allcholin, mereka tidak mendapatkan pekerjaan selama situasi pandemi dari bulan Maret. Ada juga yang memang tetap bekerja, tapi usahanya tidak selancar pada saat bukan pandemik.

“Untuk gelombang pertama sudah dilakukan di Sembilan kecamatan pada tanggal 13 Agustus 2020,” terangnya.

16 segmen pelaku usaha pariwisata yang terdampak pandemi, diantaranya daerah tujuan wisata, hotel, spa, rumah bernyanyi. Sedang insan seni budaya yang terdampak berada di segmen seni musik tradisional, seni musik modern, seni musik religi, seni pertunjukan modern, seni pertunjukan tradisional, seni rupa dan WO. (*).

 391 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Kategori
Kebijakan

Wabup Jember, Kenaikan Pangkat Harus Diikuti dengan Niatan dan Ikhtiar untuk Mengabdi dan Berkomitmen Lebih Baik

Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, pada acara penyerahan surat tanda lulus ujian dinas tingkat pertama dan surat tanda penyesuaian ijazah SLTA/S1 di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Kamis (24/9/2020).

Jember.LONTARNEWS.COM. Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, mengatakan, Kenaikan pangkat, tidak hanya sekedar kegiatan seremonial semata. Prestasi itu perlu dibarengi dengan sebuah niatan dan ikhtiar untuk mengabdi dan berkomitmen untuk lebih baik dalam meningkatkan profesionalitas bekerja.

“Dengan kenaikan pangkat ini, tentunya kita berharap kinerja dan pengabdian pegawai juga ditingkatkan,” kata Wabup Muqit Arief, dalam acara penyerahan surat tanda lulus ujian dinas tingkat pertama dan surat tanda penyesuaian ijazah SLTA/S1 di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Kamis (24/9/2020).

Dalam acara itu, 71 pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dinyatakan berhak naik pangkat setelah lulus ujian dinas tingkat pertama atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Keberadaan pegawai dengan pangkat lebih tinggi, lanjut wabup, menjadi energi baru untuk pembangunan Kabupaten Jember ke depan.

Para pegawai itu diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Selain juga dodorong, agar tidak pernah berpuas diri dengan capaian saat ini.

“Karena sebetulnya apa yang kita inginkan ke depan jauh lebih penting dari (kenaikan pangkat) ini. Saya atas nama peribadi sekaligus mewakili Pemerintah Kabupaten Jember mengucapkan selamat dan terima kasih atas pengabdiannya,” ujar Wabup Muqit Arief.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember, Yuliana Harimurti, yang mendampingi Wabup Jember pada acara itu menambahkan, jumlah penerima surat tanda lulus ujian dinas tingkat pertama sebanyak 12 orang.

Sedang penerima surat tanda penyesuaian ijazah S1 sejumlah 51 orang, dan penerima surat tanda penyesuaian ijazah SLTA, 8 orang. “Semoga dengan apa yang diterima oleh bapak dan ibu hari ini dapat bermanfaat, khususnya untuk keluarga umumnya untuk masyarakat Jember,” pungkasnya. (*)

 361 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Kategori
Pertanian

Hari Ini Pupuk Urea Non Subsidi Didistribusikan

Bupati Jember, dr. Faida, MMR, menandatangani kerjasama dengan Pupuk Kaltim dan BNI Jember untuk menyediakan pupuk urea non-subsidi bagi petani, di Pendopo Wahya Wibawagraha, Selasa (22/9/2020).

Jember.LONTARNEWS.COM. Janji Pemerintah Kabupaten Jember untuk segera mengupayakan pengadaan pupuk urea non subsidi, hari ini (23/9/2020), direalisasikan. Pendistribusian pupuk urea itu akan dimulai di masing-masing kecamatan yang diatur oleh petugas di 10 titik balai penyuluhan.

Mereka yang bisa mendapatkan pupuk ini adalah petani yang aktif di bidang pertanian pangan dan holtikultura dengan syarat lahannya tidak lebih dari 0,4 hektar. Mereka juga merupakan anggota poktan, warga Jember, dan bukan aparat pemerintah atau negara.

“Bukan PNS, bukan TNI, bukan perangkat desa, dan bukan Polri, serta menyelesaikan e-RDKK,” ujar Bupati Jember, dr. Faida, MMR, usai penandatanganan kerjasama dengan Pupuk Kaltim dan BNI Jember untuk menyediakan pupuk urea non-subsidi bagi petani, di Pendopo Wahya Wibawagraha, Selasa (22/9/2020).

Jaminan bagi petani Jember untuk mendapatkan pupuk urea non-subsidi dengan bantuan APBD Kabupaten Jember ini, sebagaimana disampaikan Bupati Faida pada setiap kegiatan yang dihadirinya. Kebijakan pro petani ini diambil setelah terjadi kekurangan kuota pupuk urea bersubsidi dari pemerintah pusat.

Dalam upaya merealisasikan hal itu, Pemkab Jember menggandeng Pupuk Kaltim dan BNI Jember untuk menyediakan pupuk urea non-subsidi bagi petani. Dengan kerja sama itu, petani bisa mendapatkan pupuk urea non-subsidi yang ada di pasaran menggunakan kartu ATM BNI.

“Kami mengutamakan kebutuhan pupuk untuk petani pada masa sulit. Pemerintah hadir dengan sinergisitas ini,” terang Bupati Faida.

Kerja sama itu juga untuk penyaluran bantuan modal dalam rangka pemulihan ekonomi bagi pedagang lesehan, pedagang los, wlijo, PKL, dan IKM di Kabupaten Jember. “Agar mereka tetap eksis dan mampu bertahan pada masa pandemi,” terang bupati.

Lebih jauh dijelaskan, ada lebih 27 ribu petani mendapatkan pupuk urea non-subsidi tersebut. Masing-masing petani mendapatkan 50 kg. Ini diharapkan meringankan para petani di bulan September.

Pada tahap pertama, anggaran yang digunakan sebesar Rp. 7 miliar, dari DID dan APBD Kabupaten Jember. Anggaran ini untuk membeli 1.400 ton pupuk urea non-subsidi.

“Karena saat ini stok urea di Jember sudah kosong. Jadi, saya berharap distribusi ini dapat berjalan dengan cepat, lancar, tepat sasaran, tidak dikurangi dan dipungli,” imbuh Bupati Faida.

Selain pupuk urea non-subsidi berikutnya akan diberikan kartu saprodi bagi petani. Diantaranya untuk mendistribusikan pupuk subsidi dari APBD Kabupaten Jember.

“Kartu saprodi sedang berproses di BNI. Nama petani sudah dimasukkan, dan kita akan bekerjasama segitiga dalam rangka melayani masyarakat,” jelasnya.

Pimpinan BNI Cabang Jember, Muhammad Ferdian Harbani, menyatakan, pertumbuhan pertanian di Jember sangat mendukung perekonomian di Jember. “Apresiasi kami berikan kepada petani dan Bupati Faida, karena bisa memberikan alokasi anggaran untuk meningkatkan pertanian. Dengan KUR juga, diharapkan dapat mendukung petani untuk lebih produktif lagi,” terangnya.

General Manager Pemasaran Pupuk Kaltim, Muhammad Yusri, menyampaikan, subsidi pupuk urea dari Bupati Faida luar biasa, karena telah memberikan perhatian kepada petani di Jember. “Bupati begitu perhatian di sektor pertanian. Maka pupuk Kaltim siap dan ingin percepatan pengadaan, karena petani sangat membutuhkan pupuk,” tuturnya.(*)

 419 kali dilihat

Kategori
Layanan

Beras dari Kemensos Harus Diberikan Tuntas Sesuai Hak Masing-masing

Bupati Jember, dr. Faida, MMR, meninjau ketersediaan beras di Gudang Bulog Jember, Selasa (22/9/2020).

Jember.LONTARNEWS.COM. Bantuan sosial berupa beras dari Kementerian Sosial yang diperuntukkan bagi 111.211 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jember, harus diberikan tuntas sesuai hak masing-masing. Bantuan ini, tidak boleh dipindahtangankan, dikurangi atau hanya diberikan sebagian.

“Bantuan ini tidak boleh dialihkan, dikurangi, dan tidak boleh dipindahkan, tidak boleh diberikan sebagian, harus diberikan tuntas sesuai hak masing-masing,” kata Bupati Jember, dr. Faida, MMR., ketika apel peluncuran bantuan itu di Gudang Bulog Jember, Selasa (22/9/2020).

Menurut bupati, beras dari kemensos yang diberikan kepada KPM PKH, untuk membantu meringankan para penerima selama masa pandemi COVID-19. “Bantuan beras itu diberikan untuk tiga bulan. Penyalurannya dua kali. Pertama pada Selasa, 22 September 2020, untuk penyaluran bantuan bulan Agustus dan September. “Jadi 15 kg dikali 2 jadi 30 kg,” jelasnya.

Penyaluran kedua pada bulan Oktober. Masing-masing KPM setiap bulan mendapat 15 kg, diantar ke titik paling dekat dengan rumah penerima. Pada masa pandemi, penyaluran itu melibatkan jasa pengiriman.

Kegiatan itu juga melibatkan 357 pendamping PKH, 31 koordinator kecamatan, dan 4 koordinator kabupaten. Pendampingan penyaluran itu untuk memastikan penerima sesuai data.

Selain itu, Bupati Faida mengaku senang, bangga, serta bersyukur karena beras yang didistribusikan merupakan produk Jember. “Saya sudah mencoba nasi dari beras kualitas medium dan sangat layak. Semua ini produk lokal petani Jember yang diserap langsung oleh Bulog Jember,” tutur Bupati Faida.

Kepala Bulog Jember, Budi Sultika, menyatakan, pihaknya memiliki stok 40 ribu ton beras. Semuanya beras asli dari Jember. Beras yang dibagikan merupakan beras medium dari gudang Bulog dan tidak tercampur oleh beras lain.

“Beras yang dibagikan, terlebih dulu diolah dan dipastikan tidak ada partikel atau hama di dalam karung,” terangnya. Untuk memastikan proses itu, dilakukan pengawasan dengan sistem piket.

“Sebelum penyaluran, kami dengan transporter wajib memeriksa kualitas dan kuantitas terlebih dulu sebelum disalurkan. Juga dilakukan monitoring yang dilaksanakan oleh Dinsos dan pendamping PKH,” jelasnya.

Apabila ada kualitas beras yang tidak layak, bisa ditukar ke gudang Bulog. Ini bisa dikomunikasikan dengan penyalur ke gudang Bulog. (*).

 351 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Kategori
Kebijakan

Bupati Jember: “Jadikan Amanah Sebagai Ladang Ibadah, Membaktikan Ilmu dan Pengalaman”

Pengukuhan 26 Ketua Badan Kerjasama Antar-Daerah (BKAD), oleh Bupati Jember, dr. Faida, MMR, di Pendopo Wahya Wibawagraha, Senin (21/9/2020).

Jember.LONTARNEWS.COM. Bupati Jember, dr. Faida, MMR, berpesan, pengukuhan Ketua Badan Kerjasama Antar-Daerah (BKAD) sebagai sebuah momentum, yang bisa dimanfaatkan untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Bupati yakin, para ketua BKAD yang dikukuhkan, dapat menjalankan amanah yang diembannya dengan sebaik mungkin.

“Saya yakin dan percaya, bapak ibu yang baru saja dikukuhkan sebagai ketua BKAD di masing-masing kecamatan, dapat menjalankan tugas dan dapat menjaga amanah dengan sebaik-baiknya,” kata Bupati Faida dalam pengarahannya pada acara pengukuhan 26 Ketua Badan Kerjasama Antar-Daerah (BKAD), di Pendopo Wahya Wibawagraha, Senin (21/9/2020).

Menurut Bupati Faida, BKAD telah melampaui masa-masa sulit dalam menjalankan tugas. Sebab itu, menjadi kesempatan emas bagi pengurusnya, untuk berkarya.

“Jadikan amanah sebagai ladang ibadah, membaktikan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Jangan kecewakan orang yang telah memberikan amanah serta memberikan kepercayaan pada bapak ibu semua,” pesannya.

Ketua dan pengurus BKAD diharapkan terus berkoodinasi dengan dinas terkait dalam menjalankan tugas. “Jangan ragu-ragu mengambil keputusan, selalu bermusyawarah, berkonsultasi manakala ragu. Tapi, jangan pernah beralasan belum mengerti, lalu berdiam diri karena ragu. Sejatinya, pemimpin yang ragu sangat merugikan masyarakat serta anggotanya,” terangnya.

Lebih lanjut Bupati Faida menjelaskan BKAD merupakan suatu organisasi yang dibentuk sebagai wadah kerjasama, serta berfungsi sebagai lembaga pelaksana perlindungan, penolakan, dan pelestarian aset dana bergulir, simpan pinjam khusus perempuan, program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di bawah pembinaan Bupati.

Bupati Faida juga berharap momentum pengukuhan hendaknya dijadikan motivasi serta dorongan semangat untuk meningkatkan kinerja ke depan.

Berdasar fungsi lembaga itu, para ketua harus meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan memanajemen keuangan. Bukan sekedar sebagai agen penyalur atau pengumpul tagihan.

Untuk mencapai hal tersebut, bupati menyarankan BKAD bersinergi dengan stakeholder lainnya, baik secara internal maupun eksternal. “Ketua BKAD harus mampu dalam penanganan tunggakan, peningkatan kapasitas kelompok, serta memperluas jaringan untuk pemasaran hasil atau produk kelompok,” imbuhnya.

Sementara Ketua BKAD Kecamatan Puger Hendro Saputro menyampaikan, pihaknya akan mengelola dana eks PNPM untuk pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah. Tujuan itu bisa dicapai dengan memberikan akses permodalan bagi kelompok simpan pinjam perempuan di desa-desa.

Karena itu, sosialisasi sangat diperlukan sebagai langkah awal. “Menyosialisasikan ke desa-desa terkait pengajuan kelompok simpan pinjam perempuan yang diajukan lewat BKAD,” pungkasnya. (*).

 382 kali dilihat