Soal Tidak Adanya Nama Tokoh Resolusi Jihad dalam KSI, Waka DPRD Jember: “Mau Jadi Apa Bangsa Ini Kalau Sudah Melupakan Jasa Pahlawannya”

Dedi Dwi Setyawan, Wakil Ketua DPRD Jember dari Partai NasDem

Jember.LONTARNEWS.COM. Tidak masuknya nama pendiri Nahdhatul Ulama (NU) dalam Kamus Sejarah Indonesia (KSI), mengundang tanda tanya dan kritik atas kinerja Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penyusunan Kamus Sejarah Indonesia, dinilai banyak kalangan anhistoris dan menyimpang dari kenyataan sejarah yang terjadi.

Sorotan dan kritikan atas penyusunan KSI ini tidak hanya dilontarkan tokoh di pusat. Tokoh di daerah juga menyampaikan kritikan yang sama atas kecilnya peran tokoh Islam terhadap berdirinya negeri ini yang tercatat di KSI.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Dedi Dwi Setiawan, menilai, kecilnya peran tokoh Islam dalam perjuangan kemerdekaan pada kamus Sejarah Indonesia patut dipertanyakan. Terlebih, dalam kamus Sejarah Indonesia jilid I dan II itu, nama KH Hasyim Asyari, sebagai pelopor Revolusi Jihad sekaligus tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) tidak ada.

“Ingat pesan presiden pertama kita, Bung Karno, Jas Merah, jangan sekali kali meninggalkan sejarah,” ujar Dedi, yang juga kader sekaligus Pengurus Anshor di jajaran PC NU Kencong, Jember.

Dedi sangat menyayangkan kecerobohan yang dilakukan tim pembuat Kamus Sejarah Indonesia, karena tidak mencantumkan sejumlah nama tokoh Islam yang berperan besar terhadap berdirinya negeri ini. “Bangsa yang besar adalah yang menghargai jasa pahlawannys. Mau Jadi Apa Bangsa Ini, Kalau Sudah Melupakan Jasa Pahlawannya” tukasnya.

Tidak masuknya nama Kiai Hasyim Asyari dalam KSI, dinilai Dedi sebagai tindakan yang sangat fatal, karena bisa berdampak pada kesimpangsiuran sejarah. Sebab itu, ia meminta DPR RI untuk segera memanggil Kemendikbud Nadiem Makarim.

Begitu juga untuk Nadiem Makarim, diminta agar menegur bawahannya sehingga kejadian semacam itu tidak terulang lagi. “Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim harus menegur Dirjen Kebudayaan Hilman Farid. Sebab, keteledoran yang dilakukan bisa menyebabkan kesimpangsiuran sejarah bangsa,” tegasnya.

Porsi kecil yang diberikan dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II,juga terlihat dari tidak masuknya sejumlah tokoh Islam lain yang diakui sebagai Pahlawan Nasional dan berperan besar dalam membentuk Indonesia Merdeka. Salah satunya, yakni putera pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari, yaitu KH Wahid Hasyim, yang merupakan anggota BPUPK, Panitia 9 dan PPKI tidak masuk dalam KSI. (*).

Pos terkait