Jember.LONTARNEWS.COM. Sebagai bentuk keberpihakan terhadap usaha yang tumbuh dan dikembangkan masyarakat, sudah semestinya pemerintah memberikan dukungan demi mencapai kemajuannya.
Dukungan dari pemerintah atas kreatifitas masyarakat ini harus diberikan pada sektor apapun sesuai yang ditekuni.
Di sektor wisata misalnya, pemerintah juga harus memberikan dukungan, agar investasi yang ditanamkan masyarakat untuk usaha wisata tidak menjadi sia-sia, tapi bisa berkembang.
Jangan sebaliknya, usaha di sektor wisata yang dijalankan masyarakat malah dihadapkan dengan kebijakan pembebasan tiket masuk ke tempat wisata milik pemerintah
Kalau rencana yang seperti ini benar-benar terlaksana, sama artinya pemerintah hendak mematikan usaha yang dijalankan rakyat.
“Ketika tiket masuk ke tempat wisata milik pemerintah dibuat gratis, destinasi wisata milik swasta akan menjadi sepi, karena pengunjung wisata akan memilih yang gratis,” ujar David Handoko Seto, anggota DPRD Jember dari Komisi B.
Pemerintah Kabupaten Jember menurut David semestinya tidak berpikir atau meminta Kementrian LHK untuk menggratiskan obyek wisata pantai Papuma.
Karena dampak yang akan ditimbulkan dari penggratisan tiket untuk tempat wisata, tidak hanya pada satu sektor saja.
Penggratisan tiket masuk untuk tempat wisata milik pemerintah meski cenderung diikuti dengan meningkatnya jumlah pengunjung, namun bagi PKL tidak banyak berpengaruh terhadap pendapatannya.
“Kalau seperti itu (tiket digratiskan) PKLnya pasti ramai. Tapi sebenarnya setelah saya tanya, mereka menjawab; walaupun pengunjungnya banyak pak, tapi penghasilan kami tidak meningkat,” terang David, mengungkapkan pengalamannya saat berdialog dengan PKL di tempat wisata yang tiketnya digratiskan.
Lalu mengapa bisa begitu, bukankah ketika jumlah pengunjungnya meningkat, dagangan PKL akan banyak yang membeli.
Dari dialog dengan PKL tersebut, David mendengar sendiri, bahwa para pengunjung ternyata banyak yang tidak membelanjakan uangnya kepada PKL, karena mereka sudah bawa bekal dari rumah masing-masing
“Orang-orang dari desa kalau berkunjung ke tempat wisata biasanya bawa bontot (bontrot/bekal makanan), dan sampahnya di tinggal di situ. Makanya ini yang perlu dikaji ulang (penggratisan tiket tempat wisata),” tukas politisi Partai NasDem itu
Dalam hal penggratisan tempat wisata milik pemerintah ini, David menyarankan, sebaiknya dilakukan kajian menyeluruh ke segala aspek, karena dampak yang akan ditimbulkan cukup komplek.
Bagaimana dampak yang akan diterima UMKM maupun destinasi wisata milik swasta jika tempat wisata milik pemerintah diberlakukan bebas tiket?.
“Seperti Papuma, itu milik PT Palawi yang pengelolaannya bersama Perhutani (bukan milik pemkab) yang tentunya mereka punya target pendapatan,” katanya.
Target pendapatan ini akan bisa terpenuhi saat hari-hari besar seperti lebaran, natal dan tahun baru, ataupun yang lain.
“Kemudian kalau hari besar digratiskan, pemkab maupun papuma tidak akan mendapatkan manfaat dari penghasilan. Yang ada mereka justru akan mendapat kerugian, karena di sana mau tidak mau harus mendatangkan aparat keamanan, baik dari TNI maupun Polri,” paparnya.
Mungkin petugas yang dari OPD seperti Pol PP, Dishub atau dinas lainnya tetap akan melaksanakan walaupun tidak ada back up operasional.
Tapi yang dari kepolisian, TNI atau relawan yang berjaga di pinggir pantai, atau relawan dari komunitas Jeep yang ngepos di atas menjaga ketika ada mobil yang tidak bisa naik, siapa yang bertanggung jawab.
“Kalau mereka tidak terback up operasionalnya, terus sopo sing tanggung jawab kalau tidak ada tiket sama sekali,” sergahnya.(*).
This Month : 16135
This Year : 90322
Total Users : 418002