Bupati Jember; “OPD Harus Bertanggung Jawab Terhadap PWRI”!

Bupati Jember, Ir H Hendy Siswanto, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Jember, Dra Hj, Kasih Fajarini, berbaur dengan peserta lain dalam acara Senam Bersama dalam rangka HUT PWRI ke 61, di depan kantor Pemkab Jember, Jln R Sudarman, Jember, Sabtu (29/07/2023)

LONTARNEWS.COM. Bupati Jember, Ir Hendy Siswanto, minta organisasi perangkat daerah atau OPD ikut memperhatikan keberadaan organisasi para pensiunan, Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), serta membantu memberi kemudahan kepada mereka sekiranya ada fasilitas Pemkab Jember yang dibutuhkan.

Bantuan itu harus diberikan, karena pada dasarnya semua yang dimiliki pemerintah adalah milik rakyat, sehingga siapapun yang membutuhkan, termasuk PWRI, Pemkab harus menyediakan.

Bacaan Lainnya

“Panjenengan yang ada di PWRI semuanya sama mempunyai hak, jangankan hanya memakai jalan Sudarman, pendopo dipakai boleh. Mulai jam dua pagi juga boleh, bupati cuma penjaga pendopo. Itu punya rakyat Jember,” ujar Bupati Hendy Siswanto, pada acara Senam Bersama dalam rangka HUT Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) ke 61, di Jalan R Sudarman, depan Pemkab Jember, Sabtu (29/07/2023).

Kepada semua pejabat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang hadir pada acara itu, bupati juga mengingatkan, bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan, ada tanggung jawab yang bisa dibuktikan kepada PWRI.

“Saya bupati Jember dan teman-teman OPD, harus bertanggung jawab terhadap PWRI,” tandas Bupati Jember, yang pada acara hadir bersama Ketua TP PKK Kabupaten Jember, Dra Hj, Kasih Fajarini.

Bertanggung jawab yang dimaksud, menurut bupati, OPD harus mampu menunjukkan kinerja yang benar, kinerjanya harus lebih baik, dan tidak bertindak macam-macam.

“Tidak boleh korupsi, kerja yang benar, kita persembahkan, bahwa beliau-beliau semua yang sudah pensiun, purna, menyaksikan, melihat, apakah peninggalan dulu yang sudah dirintis di Jember, ini dilanjutkah dengan benar atau tambah berantakan,” tuturnya.

Bupati Hendy juga berjanji akan selalu konsisten, dan kalaupun ada kebijakan di pemkab Jember yang dianggap kurang benar atau menyimpang serta perlu dikritisi, diminta untuk disampaikan.

Namun begitu, bupati juga berharap, kritik yang dilontarkan sebisa mungkin disertai pemberian solusinya, agar Pemkab bisa menindaklanjutinya dengan perbaikan.

Pos terkait