LONTARNEWS.COM. I. Jember – Keynote speech Festival HAM Jember 2019, Jaleswari Pramodhawardani, menyampaikan, pemerintah mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Jember atas kesediaannya menjadi penyelenggara Festival HAM ke 6. Apresiasi juga disampaikan atas program ‘Human Rights City’ yang dinilai sebagai salah satu model pendekatan yang baik untuk pemenuhan HAM bagi warga negara.
“Jember merupakan contoh dari kolaborasi ideal masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan sektor lain dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM. Jember merepresentasikan model daerah yang mendengar aspirasi masyarakat, diantaranya dengan adanya penolakan Jember dalam kasus Tambang,” papar Jaleswari Pramodhawardani, dari Kantor Staf Presiden (KSP), pada pembukaan Festival HAM ke 6, di Aula PB Sudirman, Pemkab Jember, Selasa (19/11/2019).
Menurut Jaleswari, Presiden Joko Widodo melalui Nawacita 2 khususnya butir ke-6, telah menekankan pentingnya peningkatan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM dalam upaya perlindungan HAM. Selain itu, lanjut Jaleswari, pemerintah juga menegaskan jaminan dan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama
Model pembangunan berbasis HAM, lanjut Jaleswari, sesungguhnya telah sesuai dengan agenda pembangunan pemerintah. Pemerintah daerah adalah ujung tombak bagi pemenuhan HAM.
“Kendati demikian, kewajiban dan tanggung jawab HAM bukan hanya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” kata Jaleswari, pada Festival HAM 2019 bertajuk “Pembangunan Daerah Berbasis HAM dan Berkeadilan Sosial melalui Pendekatan Budaya” yang diselenggarakan pada 19 sampai 21 November 2019.
Festival HAM 2019 yang dibuka Bupati Jember dr. Faida, MMR., Direktur INFID Sugeng Bahagijo, dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan dilanjutkan dengan keynote speech oleh Jaleswari Pramodhawardani dari Kantor Staf Presiden ini akan diisi dengan kegiatan Konferensi Kabupaten/Kota HAM, pentas budaya dan berbagai kegiatan lainnya. Acara diawali dengan pentas budaya Tarian Bajul Ijo yang d(gelar di alun-alun Kota Jember.
Yarian ini diikuti oleh 5.273 anak-anak PAUD dan TK se-Kabupaten Jember. Banyaknya peserta yang ikut dalam tarian ini berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).
Festival HAM Jember 2019 diikuti oleh kurang lebih 1000 peserta yang berasal dari perwakilan 33 kabupaten/kota. Serta perwakilan dari 12 negara, Kanada, Swedia, Korea Selatan, Amerika Serikat, Belanda, Thailand, Timor Leste, Myanmar, dan perwakilan masyarakat sipil.
Bupati Jember dr. Faida MMR, dalam pidato sambutannya, menyampaikan, bahwa Kabupaten Jember memiliki visi untuk melakukan pembangunan berbasis HAM dan berkeadilan sosial. Dalam rangka mewujudkannya, Pemkab Jember telah melakukan berbagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jember, baik kesehatannya, pendidikan, ketenagakerjaan dan lainnya.
Leboh dari itu, Pemkab Jember bahkan telah menyelenggarakan pelatihan HAM bagi seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Jember. “Kami sungguh berharap, bahwa Jember akan menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain bagi upaya pemajuan HAM di tingkat lokal. Praktik penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Kabupaten Jember telah mencakup berbagai hak, baik hak anak, perempuan, lansia, ketenagakerjaan, disabilitas, dll,” papar Faida.
Pada kesempatan yang sama, Direktur INFID Sugeng Bahagijo, menyampaikan bahwa pelaksanaan Festival HAM telah mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun terutama dari sisi partisipasi, baik dari kalangan masyarakat sipil maupun pemerintah daerah. Bahkan Festival HAM 2019 telah melibatkan partisipasi dari sektor swasta dan dunia industri.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Jember sebagai penyelenggara Festival HAM 2019 dan keteladanan yang telah ditunjukkan dalam melakukan berbagai upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM. Kami sungguh berharap bahwa upaya yang telah dilakukan akan menjadi inspirasi dan mengalir ke seluruh Indonesia dan dunia,” tukasnya.
Sementara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, menyampaikan bahwa pendekatan dan kerangka kerja kabupaten/kota HAM akan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan terus dikembangkan di daerah-daerah lainnya. “Budaya dan tradisi daerah dapat digunakan sebagai pendekatan untuk pembangunan berbasis HAM dalam rangka mencapai keadilan sosial,” tambahnya. (*).
