LONTARNEWS.COM. I. Jember – Festival Tani Jember 2019, selain membagikan Kartu Tani dan Alsintan, juga diisi dengan pelantikan pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Tidak kurang dari 2.500 petani dari berbagai kelompok tani, hadir dalam Festival Tani Jember ini.
Acara ini juga dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian RI. Kehadiran Kementan sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Jember.
Kunjungan ini juga bertujuan memetakan sinergi pusat dan daerah dalam membantu petani di masa yang akan datang. Termasuk untuk kelompok petani hutan.
Penyaluran kartu tani, dimaksudkan untuk menyelesaikan program-program yang berhubungan dengan petani dan keluarganya. Pada kegiatan ini, Bupati Jember menyalurkan 44.251 ribu Kartu Tani dari program pemerintah pusat.
“Penyaluran dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Jember juga bertugas mengawal program-program dari pusat,” ungkap Bupati Faida, dalam acara Festival Tani Jember 2019, di Pondok Pesantren An-Nidhomiyah di Dusun Lamparan, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kamis (05/12/2019).
Lain dari itu, Pemkab Jember juga menyerahkan alat mesin pertanian atau Alsintan. “Supaya jelas tidak ada program yang menggunakan suap atau pelicin, karena semua program di Jember menggunakan APBD Kabupaten Jember dan tidak dipungut biaya,” tegasnya.
Sementara mengenai pelantikan pengurus Gapoktan dan HIPPA, setelah sebelumnya dilakukan diverifikasi. Verifikasi dilakukan supaya kelembagaannya benar-benar aktif dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Sehingga kami bisa mempunyai akses yang jelas untuk membantu para petani, termasuk menyalurkan bantuan, dan bisa memetakan potensi tumbuhnya pertanian di Kabupaten Jember,” terang bupati.
Bupati berharap lembaga-lembaga yang berhubungan dengan nasib petani itu benar-benar mengayomi petani dan bisa membantu petani untuk tumbuh. Bupati juga berharap adanya pendataan yang baik terhadap para petani.
Kartu Tani, jelas bupati, bisa menjadi alat komunikasi pemerintah dan petani. Kartu ini menjadi bentuk perlindungan kepentingan petani, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu dan tepat manfaat. (*)
