LONTARNEWS.COM. I. Jember – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Jember tahun 2020, sedikit berbeda dengan sebelumnya. Ini terjadi, karena pada Musrenbang Kabupaten Jember tahun 2020, diikuti perwakilan dari difabel, lansia, perempuan, perwakilan anak-anak dan masyarakat desa.
“Saya bersyukur, karena Musrenbang hari ini lebih lengkap lagi. Musrenbang kabupatennya menjadi inklusi, ada perwakilan dari difabel, perwakilan lansia, perwakilan dari anak-anak, perwakilan perempuan, dan perwakilan masyarakat desa,” kata Bupati Faida, dalam acara Musrenbang Kabupaten Jember 2020 yang digelar di Aula PB Soedirman, Pemkab Jember, Senin (18/3/2019).
Namun begit, bupati juga berharap, musrenbang ini bisa efektif, bisa mendengar, merangkum keinginan masyarakat. Serta benar-benar memilih satu program yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat.
“Di tahun politik jangan sampai ada pemindahan-pemindahan titik (pembangunan) karena kepentingan politik. Sejatinya kepentingan masyarakat adalah fokus utama pembangunan,” tegasnya.
Pada tahun 2020, pembangunan Kabupaten Jember fokus pada Jember Mandiri, Jember Kuat, dan Bersih. Artinya, Kabupaten Jember juga mandiri dari ekonomi.
Dikatakan bupati, kini sudah saatnya dunia pertanian, perikanan, peternakan, menjadi kemandirian pangan. Begitu pula dengan UMKM dan ekonomi kerakyatan harus bisa bangkit, sehingga bantuan modal usaha dan akses pemasaran serta sinergisitas distribusi bersama pemerintah daerah bisa menjadi fokus utama.
Sementara Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim Drs. Ec. Jonathan Judianto, MMT, yang hadir dalam acara itu menyampaikan, bahwa forum Musrenbang Kabupaten mempunyai arti penting. Karena melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi.
Sehingga melalui kegiatan itu, bisa dicapai kesepakatan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten (RKPD) Jember tahun 2020. “Sejarah penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, mengalami perkembangan dan dinamika,” paparnya.
Rencana pembangunan yang semula sentralistik, kini berubah menjadi otonom. Perubahan yang demikian ini, tidak lantas membuat pemerintahan terkotak-kotak.
Pembagian pemerintahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, dengan menanggalkan praktek ego sektoral. “Pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri,” jelasnya.
Karena itu, perencanaan pembangunan harus bersinergi antar-pusat dan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan muara yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jonathan juga berharap, hasil Musrembang terkait program kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera dimasukkan dalam aplikasi E-planning.
“Ini kemudian dibahas lebih lanjut di forum Musrenbang Provinsi Jawa Timur pada April 2019 di Surabaya,” terangnya.
Jonathan melihat, di bawah kepemimpinan Bupati Faida, seluruh indikator dan kewilayahan sudah on the ride right. “Dalam perjalanan yang benar, dan sangat bagus,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi luar biasa karena fokus bupati, betul-betul untuk menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Jember dari segala sisi.(*).
