Pemerintah Desa Harus Menjadi Akselerator Peningkatan Pelayanan Publik bagi Masyarakat

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR berharap, kepala desa dan stakeholder memiliki komitmen serta mampu mewujudkan konsep pembangunan berbasis ramah dan layak HAM. Pemerintah desa juga diharapkan menjadi inisiator terdepan dalam gerakan tanggap terhadap pemenuhan HAM.

Pemerintah desa harus mampu menjadi penggerak masyarakat di wilayahnya untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup di masyarakat dan menjadi akselerator untuk peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat. Sehingga terpenuhinya rasa aman, tenteram, dan responsive terhadap kesetaraan gender serta perlindungan anak dan perempuan.

“Jika desa menjadi kuat dan mandiri dengan berbasis HAM, dengan sendirinya Kabupaten Jember di masa mendatang akan menjadi lebih baik,” ujar Bupati Faida, Senin (4/11/2019).

Harapan ini disampaikan bupati, berkaitan dengan pelatihan yang akan diberikan kepada pemangku kepentingan tata kelola pemerintahan desa, termasuk kepala desa terpilih dalam pilkades serentak beberapa waktu lalu. Pelatihan yang akan dilaksanakan di Balai Diklat BKPSDM Kaliwates Jember, itu bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Jember layak dan ramah HAM di tingkat nasional dan internasional.

Pelatihan ini sebagai momentum yang baik, karena Jember terpilih sebagai kabupaten penyelenggaran Festival HAM Internasional yang bakal diselenggarakan tanggal 19 hingga 21 November mendatang. Pelatihan ini sekaligus untuk menegaskan komitmen Kabupaten Jember sebagai kabupaten layak dan ramah HAM berskala internasional yang didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Mereka diharapkan untuk tahu dan paham mengenai konsep HAM dan dinamikanya. “Peran pemerintah daerah adalah memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, merancang konsep pembangunan berbasis HAM termasuk peran pemerintah desa dalam menyusun rencana sekaligus mengaplikasikannya dengan berbasis HAM,” imbuh bupati.(*).