LONTARNEWS.COM. I. Jenewa (Swis) – Menjadi satu-satunya kepala daerah (bupati,red), Indonesia yang diundang Perserikatan Bangsa Bangsa, merupakan sebuah kebanggaan sekaligus kehormatan. Betapa tidak ?. Karena undangan itu menunjukkan, Kabupaten Jember mendapat perhatian dari badan dunia.
Jebanggaan ini pastinya tidak hanya dirasakan oleh yang mendapat undangan, tapi warganyapun turut merasakan kebanggaan yang sama. Karena dengan diundangnya sang kepala daerah, setidaknya akan memberi dampak positif bagi daerah itu sendiri. Minimal, nama daerah itu akan lebih dikenal di kancah internasional.
Lalu apa yang menjadikan United Nation Organisation (UNO) atau PBB begitu tertarik mengundang dr. Faida. MMR, yang merupakan Bupati Jember itu untuk hadir di forum PBB ?. Kebijakan yang dibuat Bupati Faida terkait Hak Asasi Manusia (HAM), agaknya yang menarik perhatian PBB untuk mengundangnya hadir dalam forum PBB di Jenewa, Swiss, Senin (17/6/2019).
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jember, sejak kepemimpinan Bupati Faida, dinilai semakin berpihak kepada HAM. dr. Hj. Faida MMR, menjadi satu-satunya bupati di Indonesia yang menjadi delegasi di forum tersebut.
Salah satu kebijakan Pemkab Jember yang dinilai PBB berpihak kepada HAM, menurut Bupati Faida, tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2018, yang mengatur tentang kesempatan kerja untuk masyarakat lokal di Jember. “Banyak investasi baru di Jember, namun tidak berarti menjamin kesempatan kerja bagi pekerja lokal. Karenanya, kami terbitkan Perda,” papar Bupati Faida dengan menggunakan bahasa Inggris dalam forum diskusi PBB
Hal lain yang juga disampaikan, yakni Surat Keputusan Bupati (SK) Jember tentang alokasi formasi ASN unsur disabilitas minimal 1 persen, juga telah diberlakukan di Jember. “Kami juga pernah menggelar job market khusus perempuan dan disabilitas,” tutur bupati.
Di bawah kepemimpinan Bupati Faida, Pemkab Hember bahkan memberi perhatian kepada pekerja dan produk lokal Jember. Terbukti, beberapa investor yang berbisnis di Jember, selain bebas dari pungutan liar (pungli) dalam mengurus perizinan, juga diharuskan mempekerjakan tenaga lokal dan bersedia ikut menjualkan produk lokal di tempat bisnisnya.
Begitupun dengan kelompok lansia produktif, Bupati Faida juga memberi perhatian yang cukup. Lansia produktif bersama disabilitas, dilibatkan sebagai mitra resmi Pemiab Jember, dalam beberapa kegiatan kedinasan, seperti penyediaan katering dan sebagainya.
Pemkab Jember bahkan menjamin kesehatan Lansia, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, juga sekolah gratis bagi yang tidak mampu. “Asuransi kesehatan dan sekolah kami gratiskan,” tegasnya.
Mahasiswa miskin ber-KTP Jember, ditanggung biaya kuliah serta kebutuhan hidupnya. “Kami memasang target 5 ribu masiswa selama 5 tahun. Namun baru 3 tahun, sudah ada 7.500an yang memperoleh beasiswa itu,” ungkapnya.
Sebagai pelengkap semangat Jember Kota Ramah HAM, pemerintah hadir saat buruh migran bermasalah dan melindungi kelompok minoritas yang ada di Jember. (*)
