Wadul Atas Pemutusan Kontrak Kerja, 28 Sopir Ambulan Desa Datangi Kantor DPD Partai NasDem Jember

Jember.LONTARNEWS.COM. Tidak menerimakan keputusan sepihak yang diambil Dinas Kesehatan dalam pemutusan kontrak kerja, sebanyak 28 sopir ambulan desa (ambudes), mendatangi kantor DPD Partai NasDem di jalan Brawijaya. Para sopir ambudes ini wadul kepada DPD Partai NasDem Jember atas keputusan Dinas Kesehatan, yang dinilainya telah bertindak semaunya.

Kehadiran 28 sopir ambudes ke kantor DPD NasDem Jember ini, diterima oleh sejumlah pengurus harian partai. Para pengurus yang ikut mendampingi Ketua DPD NasDem, antara lain, Sekjen DPD Partai NasDem, H Bambang Hariyanto, Wakil Ketua Bappilu, Kakuk Katiman, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM, BS Hartono. S.H, Wakil Ketua Bidang Eksekutif/Wakil Ketua DPRD Jember, Dedy Dwi Setiawan, Wakil Ketua Bidang Hubungan Sayap dan Badan/Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, dan Wakil Ketua Bidang Migran, Mohammad Hasyim.

“Saya ke kantor NasDem Jember bersama 28 sopir ambudes ini, pak ketua dan jajarannya, mohon bantuannya untuk memediasikan dengan dinas,” ucap Prayitno, perwakilan sopir ambulan desa Sumberagung, Kecamatan Sumberbaru.

Prayitno dan 28 sopir ambudes lainnya mengaku tidak mengerti, mengapa dinkes melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak. Sehingga, akibat dari tidak adanya surat pemberitahuan pemutusan kerja ini, para sopir bingung dan bertanya-tanya.

“Kita sebagai sopir ambudes ini tandatanya. Alasan tidak diperpanjangnya kontrak harusnya jelas, apakah karena kinerja atau gimana,” paparnya.

Oleh karenanya, kepada DPD Partai NasDem Jember, para sopir meminta kesediaannya untuk memediasi persoalan ini. “Kita minta kejelasan, kenapa tidak diperpanjang kontrak, dengan alasan apa. Kalau ada kejelasan yang tepat, kita legowo. Tapi kalau dikaitkan dengan pilkada, sangat tidak relevan, karena itu kita butuh bantuan partai NasDem,” harapnya.

Ketua DPD Partai NasDem, H Marsuki AG, yang mendengarkan dengan seksama keluhan para sopir ambudes itu menyatakan, sepenuhnya memahami keluhan yang mereka rasakan. Hanya saja, untuk penyelesaiannya pihak DPD NasDem akan membawanya dalam rapat pengurus.

“Ini istilahnya curhat ya. Saya masih belum tahu, kontraknya bagaimana, perlu dikaji. Tapi sebenarnya kalau memang mau diberhentikan, sebelumnya harus ada pemutusan kontrak,” ujar Marsuki.

Pengambilan langkah melalui rapat pengurus ini dinilai perlu, karena di dalam struktur organisasi Partai NasDem ada bidang hukum. “Karena disini juga ada yang membidangi hukum, bagaimana masalah kontrak kerja itu. Sehingga langkah yang ditempuh DPD NasDem tidak sampai menyimpang dari aturan,” tandasnya.

Kendati begitu, Marsuki berjanji akan tetap mengupayakan dan membantu kesulitan yang dihadapi para sopir. “Mari bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan ini bisa terelesaikan dengan baik,” tambahnya.(*).