LONTARNEWS.COM. I. Jember – Apabila layanan kepegawaian untuk mereka sendiri saja sudah berbelit-belit, maka yang lain jangan diharap akan baik, sangat dimungkinkan tidak akan maksimal. Sebab itu, Bupati Jember, dr. Faida. MMR, memilih layanan kepegawaian untuk dibenahi, karena pegawai melayani publik.
“Inilah yang sedang diupayakan Pemerintah Kabupaten Jember,” ungkap Bupati Faida, dalam acara Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Bidang Kepegawaian dan Inovasi Layanan Kepegawaian bersama Tim Pukat UGM di Pendopo Wahya Wibawagraha, Senin (5/8/2019).
Dalam sambutannya bupati menyampaikan, bahwa sosialisasi ini fokus pada perbaikan layanan kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Jember untuk satu perubahan yang efektif. “Ada satu kajian akademik yang objektif. Belajar dari pengalaman, perubahan reformasi birokrasi harus berbasis satu kajian akademik sehingga perubahan menjadi efektif,” terang bupati.
Bupati pun berharap Pemerintah Kabupaten Jember menjadi satu layanan publik sebagaimana diinginkan masyarakat, yakni lebih cepat, simpel, murah, tidak berbelit-belit, dan transparan. Karena itu, untuk pada tahap awal, fokus pada perbaikan administrasi kepegawaian.
Ini menjadi fokus, agar aparatur sipil negara tidak sibuk dengan pengurusan administrasi kepegawaiannya sendiri. Sehingga, waktu mereka tidak habis hanya untuk mengurusi administrasi yang semestinya sudah bisa terlayani dengan mudah. “Juga supaya pegawai dapat konsentrasi pada layanan publik,” tandasnya.
Di akhir sambutannya, bupati menyampaikan informasi terkait agenda kerja KPK yang akan berkunjung ke Jember. Kunjungan ini, menurut bupati, sebagai dukungan kongkrit dari KPK. “KPK bukan hanya bagian OTT saja, tetapi ada bagian pencegahan korupsi,” jelasnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasinya, terlebih Jember berkesempatan menjadi mitra KPK. Kunjungan ini diharapkan memberikan sosialisasi program pencegahan korupsi di Kabupaten Jember.
Di lain sisi, acara Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Bidang Kepegawaian dan Inovasi Layanan Kepegawaian ini, dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh Hasrul Halili,S.H,.M.A., Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Beberapa narasumber yang hadir yaitu, Ketua Pusat Kajian Anti-Korupsi (PUKAT) FH UGM Dr.Oce Madril, SH., M.A., Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H.,
Kemudian, Direktur Pusat Studi Konstitusional (PUSaKo) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, S.H,. LL.M., dan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Tama S. Langkun, S.H. Pada kesempatan ini Feri Amsari mengatakan, sejatinya kehadiran para narasumber ini untuk membantu Kabupaten Jember lebih baik lagi, utamanya dalam layanan kepegawaian.
“Bahkan KPK akan hadir di Jember untuk berdiskusi bagaimana membangun pelayanan publik pemerintah kabupaten yang baik,” ujarnya.
Feri juga menjelaskan, hal yang paling penting dalam meningkatkan pelayanan publik, yakni dengan cara meningkatkan kesejahteraan para pelayan publik yaitu para pegawai. Kesejahteraan itu berimbang, tidak berlebihan. Seluruh hak-hak dasar terlayani.
“Jadi, tidak mungkin pelayanan publik itu meningkat jika para pelayan tidak sejahtera,” katanya.
Sementara itu Oce Madril mengatakan, tantangan besar kedepan Pukapsi yakni melakukan berbagai macam agenda pembenahan-pembenahan dan membuat inovasi layanan publik.
Pada tahun belakangan ini, menurutnya, birokrasi dituntut untuk lebih mendekatkan diri pada ide ide Inovasi. “Agar birokrasi bisa dilakukan secara efektif, supaya masyarakat bisa menikmati hasilnya,” kata Oce Madril.(*).
