LONTARNEWS.COM. I. Jember – Meski sampai saat ini dua organisasi Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (Adipsi) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI), masih fokus pada pemantapan kapasitas internal, akan tetapi jika dibutuhkan, keduanya menyatakan siap untuk memberikan konstribusi pada eksternal. ndidikan ilmu politik dan pemerintahan untuk pejabat di lingkungan pemerintahan, memang perlu ditingkatkan.
Mengingat, banyak pejabat yang tidak memiliki latar belakang ilmu politik dan pemerintahan. Padahal, disiplin ilmu tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik.
“Kedua lembaga yang usianya masih muda itu terus melakukan pengembangan kurikulum terkait dengan bidang study Ilmu Pemerintahan. Tapi jika diperlukan, lembaga bisa mengadakan kursus-kursus singkat,” kata Prof Utang Suwaryo, Ketua Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia(KAPSIPI) dalam conferensi pers pada acara International Conference On Governmence Innovation And Social Sciences (ICOGISS 2019) di Aula Ahmad, Zaenuri, Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember.
Ganya saja, yang menjadi persoalan, saat ini banyak pejabat yang terkesan enggan untuk meningkatkan kapasitasnya dengan mempelajari ilmu politik dan pemerintahan. “Untuk S2 saja, jumlah pejabat yang menempuh mata kuliah lanjutan ini tidak lebih dari 20 orang. Untuk S3 sekitar 15 orang, namun untuk S1 memang cukup banyak, sehingga kesannya belajar ilmu pemerintahan ini kurang diminati” ujar Utang Suwaryo, dalam acara ICOGISS 2019 yang berkangsung selama dua hari, Jumat-Sabtu (2-3/8/2019) itu.
Masih rendahnya minat pejabat untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ini, lanjut Utang Suwaryo, cukup mempengaruhi aspek pelayanan publik. Padahal banyak dari penentu kebijakan layanan publik, mulai dari tingkat desa hingga pusat, tidak berlatar belakang disiplin ilmu politik dan pemerintahan.
Mempelajari ilmu politik pemerintahan bagi pejabat itu sangat penting, baik bagi anggota dewan, kepala desa hingga pejabat di pemerintah pusat, karena menyangkut bagaimana mengatur maupun menata suatu pemerintahan. Kalau tidak dilandasi dengan disiplin ilmu, tentu akan sulit untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat,” tandasnya.
Ketua ADIPSI (Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia), Dr. Titin Purwaningsih, S.Ip, M.Si, lebih banyak menyikapi latar belakang disiplin ilmu dari anggota dewan serta proses menjadi anggota dewan yang mayoritas banyak di awali dari politik uang. Dari sekian banyak anggota dewan yang menjadi wakil rakyat, tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki latar belakang disiplin ilmu pemerintahan
“Terlebih saat kampanye melakukan politik uang, sehingga produk yang dihasilkan juga tidak maksimal, hal ini dikarenakan tidak adanya inovasi-inovasi yang dibuat,” imbuh Titin. (*).
