Dianggap Lebih Efisien, Mahfud MD Sambut Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

LONTARNEWS.COM. Dianggap lebih efisien, Mahfud MD sambut usulan Prabowo kepala daerah dipilih DPRD

Pakar hukum tatanegara, Mahfud MD, mengapresiasi usulan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD.

Usulan ini kata Mahfud, merupakan hal yang positif sekaligus sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Menurut saya itu bagus, untuk mengevaluasi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicarakan. Tapi, harus dievaluasi karena yang sekarang ini, selain mahal juga jorok yang sekarang ini,” ujar Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Yogjakarta, Jumat (13/12/2024).

Disampaikan Mahfud, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD sebenarnya pernah disyahkan pada era Presiden Sby, akhir September 2014 silam.

Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD, ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Namun itu belum terlaksana, bulan berikutnya atau Oktober di tahun itu juga SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), tetap mempertahankan pilkada secara langsung.

“Dicabut lagi hanya dua hari karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu,” kenang Mahfud, yang mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) itu.

Wacana pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD ini, lanjut Mahfud, bisa dibicarakan lebih jauh, salah satunya mempertimbangkan keterpenuhan asas demokrasi dalam Pilkada.

“Nantilah didiskusikan demokrasinya kayak apa yang mau kita bangun,” tambah Mahfud MD.

Sekadar diketahui, wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD, ini digulirkan Prabowo Subianto, dalam acara HUT Golkar ke 60, di Sentul, Kamis (12/12/2024).

Usulan itu disampaikan atas pertimbangan, sistem itu dinilai tidak terlalu membutuhkan biaya besar, selain juga dianggap lebih efisien.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul.

Sistem pilkada di DPRD, kata Prabowo, setidaknya bisa menekan pengeluaran anggaran yang harus dikeluarkan negara.

Sehingga anggaran untuk pilkada itu bisa dialihkan atau gunakan ke hal lain yang lebih penting bagi masyarakat.

“Efisien, enggak keluar duit. Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” papar Prabowo.

“Ini sebetulnya begitu banyak ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, gimana?” tandasnya.

Ditegaskan, harus ada perbaikan sistem dengan cara dibenahi bersama, sehingga besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan kontestan pada setiap gelaran pilkada, bisa dihindari

“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah,” ujar Prabowo.

Besaran biaya yang dikeluarkan kontestaspun, nilainya tidak main-main. “Berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” pungkasnya.(*).