LONTARNEWS.COM. I. Jember – Aksi terpadu dalam mengatasi kerawanan konflik sosial saat Pemilu tahun 2019 lalu, membuahkan hasil. Aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun 2019 oleh Forkompimda Kabupaten Jember bersama masyarakat itu, mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur.
Diraihnya penghargaan ini, pada dasarnya tidak hanya dilatarbelakangi keberhasilan dalam mencegah terjadinya konflik pada pemilu lalu. Beberapa kerawanan konflik sosial yang ada di Jember, seperti demo guru dan masalah tambang di Silo yang berhasil dilalui dengan aman dan damai juga ikut melatarbelakangi diraihnya penghargaan.
Diterimanya penghargaan dari Gubernur Jatim ini, lanjut bupati menunjukkan tingkat kedewasaan berpolitik masyarakat Jember cukup baik. “Inilah yang membantu Pemerintah Kabupaten Jember, hingga menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa,” tandas bupati.
Selain kedewasaan berpolitik, penghargaan itu juga diraih karena tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial. Rencana aksi terpadu yang telah dilakukan bersama tokoh masyarakat, berhasil menangani kerawanan konflik sosial dengan baik. “Bukan pemerintah berhadap-hadapan dengan masyarakat, tetapi pemerintah bersama masyarakat. Bersama mengatasi kerawanan konflik sosial dengan adanya kebhinekaan,” ujarnya.
Sejak dulu, Jember dikenal memiliki potensi kerawanan konflik sosial. Tetapi, dari dulu juga dikenal stabilitas sosialnya sangat baik
Diakui, bahwa penghargaan itu diraih berkat keberhasilan Forkopimda Kabupaten Jember bersama masyarakat dalam mengatasi kerawanan konflik sosial waktu Pemilu 2019. “Hal ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, namun atas sinergisitas semua pihak serta kedewasaan masyarakat Jember, bahwa pesta demokrasi adalah hal yang biasa ada yang menang dan kalah,” tutur Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR.
Mengenai demo guru yang pernah terjadi beberapa waktu lalu, dikatakannya, saat ini sudah mereda. Membaiknya keadaan yang seperti ini, menurut bupati, karena organisasi-organisasi guru di Kabupaten Jember sudah sangat sadar.
Mereka menyadari bahwa mereka memiliki saluran yang lancar untuk melaporkan masalah dan konflik guru. Bahkan, laporan guru masuk langsung ke WA bupati dengan lancar.
“Hal ini bisa ditangani dengan teknologi terkini. Bisa dikomunikasikan dengan cepat dan real time, serta mendapat respon yang sangat baik,” terang bupati.
Dijelaskan, hampir bisa dikatakan, semua konflik guru, bahkan guru asal Jember yang bekerja di luar kota termasuk di luar negeri, dapat terkomunikasikan dengan baik. Dan sebagian dari itu bisa teratasi.
Di Kabupaten Jember sendiri banyak pegiat media sosial yang membantu mengomunikasikan potensi konflik sosial, termasuk konflik guru yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk ditindaklanjuti. (*).
