Inilah 10 Perempuan Hebat yang Pernah Memimpin Kerajaan di Nusantara

20230430 085637 e1682820045212
Pemberian peran kepada perempuan dalam ikut menentukan jalannya pemerintahan sudah dikenal sejak ribuan tahun yang silam di Bumi Nusantara. Ini dibuktikan, setidaknya ada 10 perempuan yang tercatat dalam sejarah pernah menjadi pemimpin di kerajaan-kerajaan Nusantara. (Sumber: laman wongcurahjati)

9. Sultanah Taj al-Alam Safiatuddin Syah, Ratu Kerajaan Aceh Darussalam (1641-1675 M)

Sultanah Safiatuddin memerintah Kerajaan Aceh Darussalam dari tahun 1641 sampai 1675. Ia adalah putri tertua Sultan Iskandar Muda yang menggantikan suaminya Sultan Iskandar Tsani menjadi raja Aceh Darussalam.

Bacaan Lainnya

Safiatuddin merupakan pemimpin perempuan di Kerajaan Aceh dengan gelar Paduka Sri Sultanah Ratu Safiatuddin Tajul-’Alam Syah Johan Berdaulat Zillu’llahi fi’l-’Alam binti al-Marhum Sri Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Syah.

Safiatuddin berhasil membawa perkembangan pesat di Kerajaan Aceh, sehingga masa kepemimpinannya disebut sebagai zaman keemasan Islam dan Melayu.

Safiatuddin juga dikenal dengan taktik diplomasi untuk mengekspansi kerajaan lain alih-alih berperang. Dia juga dikenal pandai membangun aliansi dengan wilayah-wilayah lain.

Sultanah Ratu Safiatuddin juga turut andil dalam pembentukan barisan perempuan pengawal istana yang turut berjuang dalam Perang Malaka tahun 1639.

Tradisi pemberian tanah kepada pahlawan-pahlawan perang sebagai hadiah dari kerajaan juga terus berlangsung pada masa pemerintahan Safiatuddin.

10. Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah, Ratu Kerajaan Aceh Darussalam (1675-1678).

Sultanah Naqiatuddin memerintah Kerajaan Aceh Darussalam selama 3 tahun, dari 1675 sampai 1678). Ia puteri Malik Radiat Syah.

Pada masa pemerintahannya, Sultanah Naqiatuddin memeragakan perubahan terhadap Undang Undang Landasan Kerajaan Aceh dan Hukum budaya Meukuta Dunia.

Aceh dibagi menjadi tiga federasi yang disebut Tiga Sagi (lhee sagoe). Pemimpin Sagi disebut Panglima Sagi.

Dengan pemerintahan seperti ini, birokrasi menjadi tersentralisasi, dimana urusan pemerintahan diserahkan kepada nagari-nagari yang terbagi Tiga Sagi itu. Penerapan sistem pemerintahan di Kerajaan Aceh ini, sama dengan otonomi kawasan. (*).

Pos terkait