Sudah Saatnya Pemerintah Daerah Lebih Optimal dalam Memanfaatkan Medsos Sebagai Sarana Publikasi dan Serap Aspirasi

IMG 20201014 204625 e1602683782631
Diskusi Optimalisasi Media Sosial Dalam Rangka Menunjang Publikasi Pembangunan Daerah, di Hotel Dafam, Rabu (14/10/2020).
Diskusi Optimalisasi Media Sosial Dalam Rangka Menunjang Publikasi Pembangunan Daerah, di Hotel Dafam, Rabu (14/10/2020).

Jember.LONTARNEWS.COM. Guna menunjang publikasi pembangunan dan komunikasi dengan masyarakat, pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan media sosial (medsos). Pemanfaatan medsos ini untuk menyosialisasikan program pembangunan sekaligus merespon aspirasi dan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kita perlu menggunakan medsos untuk mentransformasikan persoalan dan keberhasilan pembangunan di Jawa Timur,” kata Muzamil Syafi’i, anggota DPRD Jatim, dalam acara diskusi bertajuk Optimalisasi Media Sosial Dalam Rangka Menunjang Publikasi Pembangunan Daerah, di Hotel Dafam, Rabu (14/10/2020).

Ada tiga narasumber yang menjadi pembicara dalam acara yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur itu tersebut. Ketiga narasumber trrsebut antara lain, Muzamil Syafi’i (anggota DPRD Jatim), Romdhi Fathur Rozi (akademisi Universitas Jember), dan Irwan Fahmi (pegiat media sosial Jember).

Pada kesempatan itu, Muzamil menyampaikan, pemerintah daerah di Jawa Timur saat ini masih belum optimal dalam menggunakan media sosial untuk menyosialisasikan pembangunan maupun merespon aspirasi yang disampaikan masyarakat. Karena itu pihaknya berharap, Pemerintah daerah mengoptimalkan media sosial untuk menunjang publikasi pembangunan dan komunikasi dengan masyarakat dalam merespon persoalan.

Semestinya, terjadinya trend penggunaan medsos oleh masyarakat saat ini, lanjut Muzamil, oleh pemerintah daerah dilihatnya sebagai kesempatan baik untuk memublikasikan berbagai keberhasilan program pembangunan. Selain juga untuk memberikan saluran persoalan untuk membuka partisipasi publik.

Senada dengan Muzamil, Romdhi mengungkap, semua pemerintah daerah sebenarnya sudah memiliki akun media sosial. Hanya saja, dalam menggunakan fitur-fitur yang tersedia masih belum maksimal.

“Pemerintah harus maksimal menggunakan berbagai fitur medsos agar informasi yang disebarkan pemerintah bisa lebih luas,” ucapnya.

Sementara itu, Irwan menilai apabila selama ini penggunaan media sosial dari pemerintah masih sama dengan penggunaan masyarakat umum, maka perlu optimalisasi. Hal itu perlu dilakukan, karena medsos merupakan sarana efektif untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. “Sekarang lebih mudah dan transparan soal aspirasi,” ujarnya.

Pemerintah pun bisa merespon aspirasi masyarakat dengan penyelesaian dalam skala jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. “Pemerintah pun bisa kembali memublikasikan hasil dari tindakan lanjut aspirasi tersebut,” terangnya.

Sekretaris Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Ayu Mustika Dewi mengatakan, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan medsos sebagai sarana komunikasi untuk meraih perhatian dan dukungan dari khalayak. “Tidak lagi semata-mata bertahan dengan cara-cara komunikasi yang konvensional,” ujarnya.

Media sosial, lanjutnya, merupakan salah satu cara dalam mempromosikan dan menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah. Medsos juga menjadi media berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat hingga memunculkan saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. (*)