Perlu Ada Konggres Suami Siaga untuk Tekan AKI dan AKB

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) melahirkan dan angka kematian bayi (AKB) baru lahir di Kabupaten Jember mengundang berbagai pihak untuk berperan ikut mengatasinya. Keterlibatan banyak pihak, baik dari unsur pemerintah maupun swasta untuk ikut menekan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir ini, sebagai bentuk komitmen bersama.

“Ini dalam rangka komitmen bersama untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Jember,” terang dr. Siti Nurul Qomariyah, M. Kes, Kepala Dinas Kesehatan, Pemkab Jember, dalam acara pertemuan yang diprakarsai Jalin Usaid, di Hotel Bintang Mulya, Selasa (12/3/2019).

Dalam hal angka kematian ibu, berdasarkan catatan yang ada, sebenarnya sudah terjadi penurunan. Tahun 2017, angka kematian ibu, tercatat sebanyak 49 ibu. Pada tahun 2018, terjadi penurunan hingga 20 persen, menjadi 41 kasus kematian ibu melahirkan.

Menurunnya angka kematian ibu di Jember ini, tidak serta merta terbilang baik. Karena pada kenyataannya, jumlah ini masih tergolong tinggi dibanding dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Ini dikarenakan, jumlah penduduk Kabupaten Jember yang memang cukup banyak, sekitar 2,6 juta.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember untuk meminimalisir angka kematian ibu tersebut. Diantaranya melalui rehab Puskesmas, transportasi ambulans desa gratis, jaminan pelayanan gratis.

“Ibu bupati sudah menginstruksikan untuk mendata ibu hamil agar dijadikan peserta JKN KIS,” terang dr. Siti Nurul Qomariyah.

Saat ini, untuk tujuan tersebut, Dinas Kesehatan Pemkab Jember bekerjasama dengan Jalin Usaid melakukan pendalaman atas masalah yang muncul di kasus kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Pendalaman itu menggunakan wawancara mendalam.

Hingga ditemukan lima masalah yang akan menjadi fokus guna dicarikan solusinya.
Salah satunya tingkat kepatuhan dari petugas untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai standard operation procedur (SOP).

“Bukan hanya di Puskesmas. Ini terjadi di semua fasilitas pelayanan kesehatan di Kabuaten Jember, pemerintah maupun swasta. Mereka melakukan semua (SOP) tapi belum optimal,” ungkapnya.

Demikian pula dengan edukasi kepada masyarakat yang juga belum optimal. Ini memerlukan peran serta media untuk mengedukasi masyarakat.

Pemerintah sendiri telah melakulan pertemuan langsung dengan ribuan takmir masjid maupun ibu hamil untuk mendapatkan informasi terkait kegawatdaruratan dan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Bahkan untuk upaya ini, Pemerintah bersama stakeholder akan membangun gerakan edukasi terpadu untuk persalinan aman dan bayi lahir sehat.

“Bupati sudah menyampaikan, harus ada kongres suami siaga. Karena kadang, ibu sudah diperiksa dan sudah harus dirujuk ternyata suaminya menolak,” imbuhnya.(*).