Tak Ingin Mendapatkan Opini Tidak Wajar, Pemkab Jember Hadirkan KASN untuk Beri Pembinaan kepada Para Pejabat

Jember.LONTARNEWS.COM. Langkah Bupati Jember, Hendy Siswanto, mendatangkan Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN), Rudianto Sumawono, patut diacungi jempol. Karena itu menunjukkan, Jember benar-benar bertekad untuk mengindari pemberian Opini Tidak Wajar oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Kehadiran Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN), Rudianto Sumawono, di Jember, bisa untuk pembinaan kepada pejabat dalam rangka perbaikan pengelolaan anggaran di Pemkab Jember. Termasuk pembinaan dan sosialisasi manejemen kerja, serta pengisian jabatan pimpinan tinggi dan penegakan disiplin PNS.

Sehingga terciptanya layanan prima sebagaimana harapan masyarakat, bisa terwujud. “Kita layani masyarakat semaksimal mungkin, Wes Wayahe Jember bangkit,” ajak Bupati Jember, Hendy Siswanto, di Pendopo Wahya Wibawagraha, Kamis (10/6/2021).

Jember kata bupati, tidak ingin mengulang kesalahan seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Dimana, dalam hal pengelolaan keuangan, Pemkab Jember memperoleh Opini Tidak Wajar (adversed opinion) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

Hal seperti inilah yang saat ini berusaha dihindari oleh Pemkab Jember. Sebab itu, dalam rangka meraih predikat WTP, Pemkab Jember menghadirkan KASN untuk memberikan pembinaan kepada para pejabat.

Dengan upaya ini, diharapkan para pejabat di Jember bisa memaksimalkan anggaran dengan baik, serta menggunakannya sesuai aturan yang berlaku. “Kita harus bisa memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), cukup yang kemarin saja tidak wajarnya,” tandas bupati.

Kepada para pejabat, bupati juga berpesan agar bekerja dengan sebaik-baiknya, dalam melayani masyarakat, “Kita layani masyarakat semaksimal mungkin. Kalau aturannya seperti itu, jalankan saja, jangan dikurangi dan jangan dilebihi, cukup kemarin saja kesalahannya. Wis Wayahe Jember bangkit,” tuturnya.

Langkah Bupati Jember, dalam upaya perbaikan pengelolaan keuangan sangat baik, dinilai Rudianto Sumarwono, Komisioner Pengawas Jabatan Pimpinan Tinggi KASN Indonesia, sangat tepat sesuai visi pemerintah pusat. Karena visi pertama Presiden Joko Widodo adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia.

“Jadi ini juga untuk meningkatkan kualitas pejabat daerah,” terang Rudi, sapaan akrab Rudianto Sumarwono.

Hanya saja yang perlu diingat, para pejabat harus saling bersinergi dan menjalin komunikasi dengan baik terhadap yang diatasnya. “Juga memperbanyak jaringan, antara pemerintah daerah dan pusat juga harus berkoordinasi secara baik,” tambah Rudianto, pada acara yang dihadiri kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Jember itu.(dna).