Tindaklanjuti Keluhan Guru Swasta, NasDem Jember Intruksikan Fraksi di DPRD untuk Mempelajari

Jember.LONTARNEWS.COM. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Jember, akan mempelajari penyebab belum diterimanya program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). Ini dilakukan, setelah sejumlah guru swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala SD (Sekolah Dasar) Swasta (KKSDS) Kabupaten Jember, mendatangi Kantor DPD NasDem Jember, menyampaikan keluhannya.

“Memang beberapa kepala SD datang ke tempat kami menceritakan persoalan yang dihadapi. Tapi sebelum melangkah, kami kan harus mempelajari dulu, bagaimana dan apa sebabnya para guru swasta ini tidak menerima bantuan,”ungkap H Marsuki AG, Ketua DPD NasDem, Kamis (20/05/2021)

Langkah yang akan ditempuh menurut Marsuki, diantaranya akan mengintruksikan Fraksi NasDem di DPRD Jember untuk menindaklanjuti pengaduan guru swasta tersebut. Dari tindaklanjut para wakil rakyat dari NasDem itu, diharapkan akan diketahui dengan pasti persoalan yang terjadi, selanjutnya akan diupayakan jalan keluarnya.

“Kita kan punya wakil di dewan, biar teman-teman dewan yang mempelajari atau menanyakan langsung ke dinas terkait. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya,” tandasnya.

Diketahuinya keluhan tidak diterimanya BPPDGS oleh guru swasta ini bermula dari kedatangan sejumlah pengurus KKSDS ke kantor DPD NasDem Jember. Dipimpin oleh ketua KKSDS Kabupaten Jember, Hj. Winti Isnaini, S.Ag. M.Pd.I, kedatangan mereka diterima Ketua DPD NasDem Jember, H Marsuki AG, Sekretaris DPD NasDem Jember, H Bambang Hariyanto, Wakil Ketua DPRD Jember dari NasDem, Dedi Dwi Setiawan, Anggota DPRD Jatim dari NasDem, Deni Pradetya.

Kedatangan mereka ke kantor partai dengan semboyan Gerakan Perubahan itu disertai harapan, NasDem sebagai partai pendukung pemerintah bisa menyampaikan kepada Bupati Jember, agar juga memperhatikan nasib guru yang mengajar di sekolah swasta. “Tahun kemarin ada BPPDGS yang dianggarkan Pemprop Jatim 6 bulan, per bulan Rp 300 ribu (setiap guru). Daerah juga sama 6 bulan yang per bulannya Rp 300 ribu,” ungkap Winti Isnaini.

Saat ini bantuan untuk guru swasta menurut Winti tidak lagi dianggarkan. Bantuan untuk guru swasta hanya berasal dari pemprop, itupun hanya untuk 3 bulan.

“Sangat ironis sekali nasib guru yang mengajar di SD swasta. Harapan kita kalau tidak bisa naik, minimal sama dengan tahun kemarin, baik dari daerah maupun propinsi. Karena hanya ini yang bisa diharap oleh guru yang mengajar di SD swasta,” harap Winti Isnaeni. (jon).