Jember.LONTARNEWS.COM. Meski dilihat dari sisi historis dan keberadaannya, budidaya tanaman perkebunan, utamanya kopi dan kakao sudah ada sejak jaman Belanda, namun sektor pertanian ini belum mampu memberikan sumbangsih signifikan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan lembaga Pusat Penelitian Kopi dan Kakak (Puslit Koka), yang didirikan pemerintahan kolonial pada tahun 1911 di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, belum mampu memberikan dampak yang berarti bagi kepentingan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember.
Masih belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah ini, menurut Bupati Jember, Hendy Siswanto, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus berani mengambil inisiasi untuk hadir dalam kegiatan pertanian ini.
Hadirnya pemerintah dalam kegiatan ini, agar budidaya tanaman perkebunan, bisa lebih memberikan dampak positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, utamanya kepada petaninya dan anggota masyarakat yang lain. “Konon, Jember saat ini menghasilkan kopi 12 ribu ton pertahun. Namun tempatnya dimana, tidak diketahui dengan pasti, karena kebunnya memang tersebar di banyak wilayah di Kabupaten Jember,” ujar Bupati Jember, Hendy Siswanto, dalam sambutannya pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemkab Jember dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Indonesia di Aula Pendopo Wahya Wibawagraha, Sabtu (24/04/2021).
Potensi besar berupa produksi kopi robusta yang dihasilkan Jember, lanjut bupati, tidak bisa hanya dibiarkan berjalan apa adanya. Perlu ada pendataan dan pemetaan yang jelas, sehingga bisa termanfaatkan dengan baik.
“Kami melihat kopi ini mau diapakan, termasuk kakao dan komoditas lain. Tentunya kami sekarang mulai menata kembali, kekuatan Jember ini bagaimana,” ucap Bupati Hendy Siswanto.
Bupati berkeinginan, potret dan dokumentasi dari seluruh potensi yang dimiliki Jember harus jelas. Artinya, segala yang terkait dengan kopi, mulai dari kebunnya sampai pada penjualan kopinya, harus terdata dengan baik.
“Kalau teritorialnyq kopi tidak kita kuasai, keberadaannya dimana, kalau menghasilkan gimana, dimana letaknya, dijual kepada siapa, itu tidak didokumentasi dengan baik, mustahil kita akan bisa melakukan sesuatu ke depan,” tegasnya.
Bupati berharap, pemerintah bisa menguasai seluruh kegiatan bidang pertanian mulai dari hulu sampai hilir. Karena jika tidak, maka pemerintah hanya akan menjadi bagian dari komunitas kebanyakan.
“Pemkab Jember ini hanya menjadi komunitas yang lain, komunitas kopi namanya pemkab, asosiasi kopi namanya pemkab. Padahal pemkab ini mempunyai kewajiban yang sangat strategis sebagai penguasa di daerah yang harus mengayomi seluruh stakeholder yang ada, seluruh petani kopi yang ada,” imbuhnya. (*).
