Demokrasi dalam Ancaman, Jokowi Terlalu Jauh Campuri Urusan Pilpres

LONTARNEWS.COM. Sikap terang-terangan Presiden Joko Widodo, yang memperlihatkan keberpihakannya terhadap calon presiden tertentu, mengundang keprihatinan dari kalangan intelektual di berbagai daerah.

Bahkan civitas akademika dan budayawan merasa prihatin atas sikap yang ditempuh Joko Widodo itu. Jokowi dinilai sudah terlalu jauh turut campur dalam urusan pilpres dan pemenangan capres cawapres.

Dari Yogjakarta, guru besar UGM dan UII mengeluarkan petisi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi karena sikap dan tindakannya yang semakin menjauhi demokrasi.

Keprihatinan atas sikap dan tindakan Presiden Jokowi, yang dinilai terlalu jauh mencampuri urusan pilpres, ini kemudian diikuti pernyataan yang sama oleh guru besar Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, serta berbagai perguruan tinggi lain di seluruh Indonesia.

Dua calon presiden yang akan berkontestasi pada pemilihan presiden 14 Pebruari 2024 mendatang, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, menilai, fenomena civitas akademika yang ramai-ramai mengkritik Presiden Jokowi, menunjukkan adanya persoalan serius dalam kehidupan demokrasi yang tengah berjalan di negeri ini.

Jokowi dianggap sudah terlalu jauh mencampuri urusan pemilihan presiden dengan melakukan tindakan menyimpang dari prinsip demokrasi itu sendiri.

“Kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan, artinya ada masalah serius. Ini perlu menjadi perhatian kita semua. Kami yang menjalani beberapa waktu ini sering merasakan, dan kami yakin, bahwa yang kami perjuangkan, perubahan untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya,” ujar Anies Baswedan, Paslon 01, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Pernyataan yang nyaris sama juga juga disampaikan calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo. Ganjar melihat, ketika kalangan kampus sudah membicarakan soal penyimpangan demokrasi, maka menjadi keharusan bagi seluruh elemen untuk menyalamatkannya.

“Saya kira kampus sudah membicarakan itu. Maka dalam demokrasi, hari ini masyarakat dan seluruh elemen bekerja keras untuk menyelamatkan. Sehingga kita harapkan semuanya akan bisa kembali kepada koridor,”

Ganjar tidak ingin proses demokrasi yang sedang berjalan terciderai oleh suatu tindakan dan sikap yang nyata – nyata bertentangan dengan prinsip demokrasi.

“Saya kira kalau para intelektual sudah membicarakan seperti ini, rasa-rasanya, yuk kita kembalikan bareng-bareng. Masih ada waktu, jangan diciderai,” tandasnya.

Ancaman terhadap proses demokrasi yang tengah tumbuh dan berjalan, sebenarnya pernah disuarakan sejumlah tokoh nasional, jauh-jauh hari, utamanya setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putera Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. (*).