Rumitnya Penanganan Covid-19, Ketidaksesuaian Kebijakan Pusat dengan Daerah Kerap Menimbulkan Masalah di Lapangan

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Persoalan pademi Covid-19 tidak sekedar permasalahan kesehatan, ekonomi atau sosial saja. Kondisi yang terjadi saat ini ternyaya telah menjadi permasalahan yang harus dihadapi pemerintah daerah.

“Masalah bagi pemerintah daerah, khususnya dalam kaitan anggaran dan sebagainya,” ungkap Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A Muqit Arief, usai mengikuti rapat secara daring dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), di Pendopo Wahya Wibawagraha.Jumat (15/05/2020).

Wabup mengungkapkan beberapa permasalahan yang dihadapi pemeritah daerah di seluruh Indonesia. Seperti pengetatan arus masuk orang dari luar wilayah oleh pemerintah setempat.

Pengetatan yang bahkan dilakukan dengan membuat pos pengecekan itu, ternyata bertolakbelakang dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang melonggarkan transportasi. “Sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah,” tandasnya.

Hal lain yang juga menjadi masalah di daerah, adalah soal penerima bantuan langsung tunai. Karena data yang dipakai merupakan data lama, saat realisasi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Terhadap ketidaksesuaian data tersebut, pemerintah daerah seluruh Indonesia mengusulkan agar diberikan kesempatan untuk merevisi data tersebut. “Sehingga nanti bisa tepat sasaran,” terang wabup.

Sementara mengenai pertemuan virtual APKASI, wabup menyebutkan adanya kesimpulan agar pengurus APKASI mengirim surat kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial untuk menyampaikan usulan para kepala daerah. “Mungkin dalam waktu dekat akan diagendakan untuk ada telekonferensi dengan menteri terkait,” ungkapnya. (*)