Kategori: Kebijakan

Jember.LONTARNEWS.COM. Masih terus melonjaknya pasien positif Covid-19, memaksa Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Jember untuk mengambil langkah antisipatif. Langkah ini perlu diambil, jika suatu saat stadion Jember Sport Garden (JSG) sebagai tempat isolasi pasien positif, tidak mampu menampung ledakan jumlah pasien yang terpapar.

“Kami juga telah mencari beberapa hotel untuk dijadikan ruang isolasi,  jika sewaktu-waktu JSG tidak muat menampung pasien positif. Terkait hotelnya belum bisa dipastikan, tapi sekarang kami masih tahap peninjauan,” ujar Plt Bupati Jember, Drs KH A Muqit Arief, usai pelantikan 3 pejabat yang dikembalikan ke posisi semula sebelum 3 Januari 2018, di aula PB. Sudirman Pemkab Jember, Jumat (27/11/2020).

Terkait perkembangan penyebaran dan penularan Covid-19 belakangan ini, Kiai Muqit, panggilan KH Muqit Arief, menjelaskan, dari hasil rapat dengan Dinas Kesehatan dan Satgas Gugus Tugas, diputuskan, akan menjemput pasien positif Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri untuk dipindahkan ke stadion JSG. “Ada 56 orang akan kami pindahkan, karena di JSG kapasitasnya sekitar 57 orang untuk isolasi, sementara ini cukuplah,” jelasnya

Isolasi mandiri yang dijalankan di rumah selama ini, menurut Plt Bupati, sangat mengawatirkan, karena pasien masih berinteraksi langsung dan kumpul bersama keluarganya. Sebab itu, Satuan Gugus Tugas Covid-19 melarang pasien positif melakukan isolasi mandiri.

Sementara untuk kantor pemerintahan yang pegawainya terpapar Covid-19, Kiai Muqit mengatakan, akan dilakukan penutupan untuk proses sterilisasi sementara waktu. Semua pegawai pada kantor tersebut harus melakukan work from home (bekerja di rumah) agar yang lain tidak tertular.(*).

 377 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini

Jember.LONTARNEWS.COM. Menyusul terpaparnya tiga orang pegawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jember, Plt Bupati Jember Drs Abdul Muqit Arief langsung mengeluarkan perintah agar dinas tersebut segera disterilkan. Sterilisasi kantor dinas kesehatan yang disertai perintah lain, semua pegawai harus bekerja dari rumah (work from home/WFH) berlaku mulai Jumat, 27 Nopember 2020.

Perintah Plt Bupati Jember ini pun langsung ditindaklanjuti Satgas Covid-19, dengan melakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan di kantor dinas kesehatan. “Semua kantor di bawah naungan Pemkab Jember bila ada pegawainya terkena Covid-19, segera dilakukan sterilisasi. Ini menghindari agar virus tersebut tidak meluas kemana-mana,” imbau Drs. KH. A. Muqit Arief, Plt Bupati Jember, Jumat (27/11/2020).

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Jember, Gatot Triyono menambahkan, bahwa penutupan dinas kesehatan karena tiga pegawainya terpapar Covid-19, sifatnya hanya senentara. Penutupan itu berlaku sampai seluruh hasil swab keluar.

Senentara untuk pegawai yang bekerja di rumah (WFH) akan diijinkan masuk kembali setelah keluar hasil pemeriksaan. Gatot memastikan bahwa pelayanan umum tetap berjalan.

“Penutupan itu untuk sterilisasi dan tracing serta swab pada kontak erat,” ujar Gatot Triyono, yang juga Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Jember itu. (*),

 514 kali dilihat

Jember.LONTARNEWS.COM. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Jember tengah mempelajari usulan BPJS Kesehatan untuk memberikan sanksi administratif kepada15 perusahaan yang masih punya tunggakan pembayaran. Namun sebelum sanksi itu dijatuhkan, terlebih dahulu PM PTSP akan membicarakannya dengan Bagian Hukum Pemkab Jember dan Kejaksaan Negeri.

Konsultasi kepada Bagian Hukum maupun Kejari untuk menjatuhkan sanksi kepada15 perusahaan penunggak pembayaran ini perlu dilakukan, mengingat saat ini regulasi terus mengalami pembaruan dan mengharuskan semua pihak untuk melakukan penyesuaian. “Makanya akan kami pelajari dulu,” kata Dr. M. Syafii, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember usai acara Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Usaha, di Aula Kejari Jember, Senin (23/11/2020)

Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perizinan, kata Syafii, masih digarap di Kementeri Dalam Negeri (Kemendagri). “Insya Allah bulan Desember sudah di meja Pak Presiden, namun kita harus responsif agar masyarakat taat pada peraturan,” tegasnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, Antakolina SV, mengaku telah menyampaikan 15 nama perusahaan itu.”Secara umum, kepatuhan perusahaan di Jember cukup baik. Namun, masih ada perusahaan yang perlu menjadi sasaran peningkatan kepatuhan,” ungkapnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Dr. Prima Idwan Mariza, SH, M.Hum, menyatakan, pihaknya akan memberi tindakan hukum kepada pengusaha-pengusaha yang wajib membayar iuran BPJS Kesehatan. Tindakan itu bisa berupa administratif, bisa berupa tindakan litigasi.

“Langkah awal untuk tindakan litigasi, dengan memanggil pengusaha. Ini adalah langkah persuasif, bila sampai tiga kali tidak mengindahkan panggilan itu, maka Kejari Jember sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengajukan gugatan ke pengadilan,”tegasnya. (*).

 253 kali dilihat

Jember.LONTARNEWS.COM. Pemerintah Kabupaten Jember akan segera membuat Perda (peraturan daerah) tentang perizinan berusaha. Rencana pembuatan perda ini sejalan dengan pesan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat acara sosialisasi dan konsultasi publik secara virtual atas rancangan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Perda ini diharapkan akan memudahkan investasi dan perkembangan ekonomi. “Dalam waktu dekat pemerintah daerah harus membuat perda tentang perizinan,” tutur Plt. Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, usai mengikuti acara sosialisasi dan konsultasi publik secara virtual dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kamis (12/11/2020).

Disampaikan, mendagri menekankan agar seluruh pemerintah daerah tetap menggerakkan roda perekonomiannya meski dalam masa pandemi Covid-19. “Investasi harus tetap masuk dan penyerapan tenaga kerja terus terjadi,” terangnya.

Dikatakan, bahwa proses perizinan harus benar-benar mendapatkan perhatian agar pelayanan yang diberikan semakin cepat. Untuk hal ini, Plt. Bupati telah memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) untuk segera mendistribusikan perizinan yang sudah selesai ditandatangani.

“Semua izin yang sudah saya tandatangani untuk segera dibagikan. Selesai sepuluh ya dibagikan sepuluh,” terangnya.

Plt Bupati juga minta Dinas PMPTSP segera menghubungi pihak pemohon serta langsung menyerahkan dokumen perizinan, jika sudah selesai. “Untuk menghindari pungutan liar,” imbuhnya. (*).

 286 kali dilihat

Jember.LONTARNEWS.COM. Plt Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, membagikan 2.000 sertifikat tanah secara simbolis kepada masyarakat di Kabupaten Jember. Penyerahan sertifikat tanah ini diterimakan kepada 50 orang yang diundang ke Pendopo Wahya Wibawagraha, Senin (9/11/2020).

“Sejumlah 2000 sertifikat pertanahan dibagikan kepada masyarakat. Karena terbatas, 50 sertifikat dibagikan secara simbolis,” terang Kiai Muqit, panggilan KH Muqit Arief.

Penyerahan sertifikat tanah ini merupakan program pemerintah pusat dalam rangka memperingati hari Agraria dan Tata Ruang ke-60 pada tahun 2020. Penyerahan itu dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo.

Pada acara itu, satu juta sertifikat tanah dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Program itu sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Bukan hanya perorangan, tetapi juga tempat ibadah, semuanya sudah bersertifikat,” terang Plt. Bupati Jember, kepada awak media.

Selain membagikan sertifikat, pada kesempatan itu Plt. Bupati juga mengingatkan masyarakat agar lebih proaktif dalam mengurus dokumen tanah. Ini perlu dilakukan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Kepada penerima sertifikat, Kiai Muqit berpesan, supaya sertifikat yang diterimanya disimpan dengan baik serta difotokopi. “Kemudian diletakkan secara terpisah. Jika sertifikat aslinya hilang, masih ada fotokopinya, dan mengurus ulang lebih mudah,” jelasnya.

Sedang bagi masyarakat yang memanfaatkan sertifikatnya untuk modal atau pinjaman di perbankan, diingatkan agar memperhitungkan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. “Boleh saja meminjam, tapi harus diperhitungkan. Jangan sampai mengusulkan perbankan dengan jaminan sertifikat, kemudian digunakan untuk kegiatan konsumtif, ini harus di hindari,” pesannya.(*).

 406 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini

Jember.LONTARNEWS.COM. Masa jabatan sebagai Plt. Bupati Jember, yang hanya 72 hari dan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020 mendatang, berusaha dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Drs. KH. Abdul Muqit Arief. Sebagai Plt Bupati, Kiai Muqit, panggilan KH. Abdul Muqit Arief, berusaha memanfaatkan sisa waktu masa jabatannya, dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemanfaatan sisa waktu untuk menjalankan amanah ini dilakukan dalam bentuk kegiatan serap aspirasi masyarakat. “Ternyata banyak yang ingin bertemu dengan kami menyampaikan curhat-curhat dan harapan-harapan, beberapa waktu lalu banyak tersita waktu dengan berbagai kegiatan, jadi ini baru bisa ketemu,”aku Kiai Muqit, yang pada kegiatan itu didampingi Asisten 1, Asisten II dan Asisten III, di Hall Praja Mukti Pemkab Jember, Senin (09/11/2020).

Kiai Muqit terlihat begitu tenang dan santai mendengar berbagai keluh kesah serta masukan dari tamu yang hadir. Berbagai keluhan dan masukan disampaikan tamu menghadap dan menyampaikan segala keperluanya, mulai dari penggerak sosial, pengusaha, pesantren, guru, dan sejumlah elemen lainnya.

Ada sekitar 20 lembaga yang hadir ketika itu. Mereka menyampaikan banyak hal terkait dengan persoalan yang dialami dan dihadapi masing-masing.

Seperti seorang guru yang mengaku sudah cukup lama menjadi Plt (pelaksana tugas), hingga akhirnya mengundurkan diri. Ada juga dari LMDH, yang berharap Pemkab Jember bisa hadir dalam kegiatan pengembangan pariwisata dan lainnya yang mereka laksanakan.

“Banyak hal yang kami terima pada saat ini, dan ini cukup representatif. Kalau menurut saya, ini bukan gebrakan, biasa-biasa ajalah!!!,” jelasnya.

Bagi Kiai Muqit, tatap muka langsung dengan masyarakat seperti yang sudah dijalani dirasa penting. Karena dengan cara seperti itu akan bisa didengar dan diketahui langsung keluhan yang terjadi di lapangan.

“Saya kan terbatas sekali, tidak bisa mungkin turun ke lapangan, tapi dengan pertemuan seperti hari ini, saya bisa tahu persis seperti apa sih yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.

“Para tamu ini yang ingin bertemu dengan saya, dan saya ingin tahu, terutama berkaitan tugas saya sebagai Plt Bupati Jember 72 hari,” pungkasnya.(*).

 286 kali dilihat

Jember.LONTARNEWS.COM. Tidak kurang dari sepuluh sertifikat tanah yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Jember diserahkan oleh
Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Jember. Langkah yang ditempuh BPN ini dinilai tepat untuk menuntaskan sertifikasi aset pemerintah.

“Langkah proaktif dari BPN Jember sangat penting dalam penuntasan sertifikat, untuk menjaga aset yang ada,” terang Plt. Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, Jumat (06/11/2020).

Sepuluh sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember yang diserahkan BPN itu berupa lahan yang diatasnys berdiri lembaga SMP dan SD. “Ketika sertifikat sudah di tangan, insya Allah sudah aman dan tidak ada masalah lagi,” kata Kiai Muqit, panggilan KH. A. Muqit Arief.

Pemkab dan BPN, lanjutnya, siap bersingeri dalam menuntaskan sertifikat aset. “Terima kasih atas proaktif dari BPN. Sertifikat aset ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Jember,” pungkasnya

Sementara Kepala Kantor BPN Jember, Sugeng Muljo Santoso, dalam keterangannya menjelaskan, bahwa salah satu kegunaan dari adanya sertifikat, yakni menjaga kepastian hukum dalam menghindari sengketa. Mengenai kerjasama antara BPN dengan Pemkab Jember dalam menyelesaikan sertifikat aset tanah, bertujuan agar aset tidak hilang dan bisa diselamatkan.

“Dengan adanya sertifikat, menjaga kepastian hukum dalam menghindari sengketa,” terang Sugeng Muljo Santoso (*).

 363 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Jember.LONTARNEWS.COM. Meski terbilang cukup sederhana, namun acara Lepas Sambut Kapolres Jember, tetap dalam suasana penuh kehangatan. Lepas Sambut Kapolres Jember, dari AKBP Aris Supriyono, SIK, M.Si, kepada AKBP Arif Rachman Arifin, SIK, MH, juga dihadiri pejabat unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).

Plt Bupati Jember Drs. KH. A Muqit Arief, dalam sambutannya pada acara itu menyatakan, meski kepemimpinan AKBP Aris Supriyono di jajaran Kepolisian Resor Jember terbilang tidak terlalu lama, namun banyak kesan indah yang ditinggalkan. Aris Supriyono menurut Kiai Muqit, panggilan KH. A Muqit Arief, adalah sosok yang gigih dalam menjalankan tugas.

Menurut Plt Bupati, acara Lepas Sambut sengaja digelar terbatas, karena suasana masih dalam kondisi pandemi wabah. Kiai Muqit sendiri menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi atas kinerja AKBP Aris Supriyono, SIK, M.Si selama bertugas di Jember.

“Pak Aris masuk ke Jember disambut dengan tugas-tugas berat, dan beliau tidak pernah merasa lelah,” ujar Kiai Muqit, dalam acara Lepas Sambut Kapolres Jember di Pendopo Wahya Wibawagraha, Jumat (6/11/2020).

Ucapan terima kasih sekaligus pemintaan maaf kepada seluruh masyarakat Jember, juga disampaikan AKBP Aris Supriyono, SIK, M.Si. “Baik yang pernah saya temui, dan seluruh masyarakat Jember,” ucapnya.

Setelah menjabat Kapolres Jember, AKBP Aris Supriyono, SIK, M.Si, menjabat sebagai Wadir Resnarkoba Polda Jawa Timur. Selanjutnya Kepala Kepolisian Resort Jember akan dijabat AKBP Arif Rachman Arifin, SIK., MH.

AKBP Arif Rachman Arifin, sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Karawang. Dalam sambutannya, pria asal Makasar, Sulawesi Selatan, ini berharap seluruh tokoh dan masayarakat Jember dapat menerima kehadirannya. “Yang pasti saya akan meneruskan kinerja kapolres sebelumnya,” akunya. (*).

 279 kali dilihat

Jember.LONTARNEWS.COM. Meski sejak April 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) PBB menunjukkan trend perlambatan, namun Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tetap optimis pemasukan tahun 2020 bisa mencapai 85 persen. Dispenda tetap yakin, kendati pemasukan dari tempat hiburan minim lantaran banyak yang tutup, karena sepinya pengunjung plaza, hotel dan restoran serta tempat parkir khusus seperti di Lippo Plaza, akibat pandemi Covid -19, target itu bisa dicapai.

“Untuk saat ini pendapatan pajak keseluruhan mencapai 70 persen lebih, diperkirakan di akhir tahun 2020 ini mencapai 85 ke atas.” ujar Kepala Dinas Pendapatan Deaerah (Dispenda) Jember, Ruslan Abdul Gani, Rabu (4/11/2020).

Menurut Ruslan, saat ini (akhir bulan Oktober) pajak hotel sudah mulai menunjukkan trend membaik. Dari target 74,6 persen yang ditetapkan, saat ini telah mencapai 69,5 persen.

Sementara untuk pajak hiburan tidak mengalami perkembangannya terlalu signifikan. “Memang sejak bulan April hingga Juli, saat masa pandemi covid bupati membebaskan pajak, diskon hingga pembebasan selama tiga bulan di tiga sektor. Untuk hotel dan hiburan dibebaskan 100 persen, sedangkan restoran dibebaskan 50 persen.” paparnya.

Begitu pula untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bulan Juni- Agustus, dibebaskan. Hanya saja, pembebasan ini berdasarkan buku atau kelasnya. “Buku satu 20 persen, buku dua 15 persen dan buku tiga hingga lima, yang besar-besar dibebaskan 10 persen,” jelasnya (*).

 316 kali dilihat

Jember.LONTARNEWS.COM. Pandemi Covid-19 yang nyaris melumpuhkan hampir semua sendi kehidupan butuh perhatian ekstra untuk penanganannya. Dan penanganan pandemi ini baru bisa dilakukan dengan baik, apabila semua pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, benar-benar mau mematuhi protokol kesehatan.

Di sisi lain, Kabupaten Jember dalam waktu dekat, 9 Desember 2020, juga akan menggelar pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Berhasil tidaknya penanganan dua tugas besar ini tidak hanya bisa ditentukan oleh satu pihak saja.

Butuh kebersamaan dan sinergitas dari semua pihak untuk mencegah penyebaran Covid-19, sekaligus suksesnya pelaksanaan pemilukada. “Sejak awal saya jadi plt, saya memang ingin bertemu dengan forkopimda plus,” ungkap Plt. Bupati Jember Drs. KH. A. Muqit Arief, usai pertemuan dengan unsur pimpinan daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jember, serta pimpinan instansi lainnya di Jember, di Hall Praja Mukti Pemkab Jember, Rabu (7/10/2020).

Membangun sinergitas dengan tokoh-tokoh penting di Kabupaten Jember, sangat perlu dilakukan. Karena dari itu, setidaknya akan didapat sejumlah masukan penting yang bisa segera ditindaklanjuti.

Untuk pertemuan yang digelar di Hall Praja Mukti Pemkab Jember itu, terlihat sejumlah pimpinan tampak hadir. Para pimpinan yang hadir antara lain, dari Bakorwil V Jawa Timur , DPRD Kabupaten Jember, Kodim 0824, Brigif 9 Kostrad/Dharaka Yudha, Polres Jember, Kejaksaaan Negeri Jember, Pengadilan Negeri (PN) Jember, Pengadilan Agama (PA) Jember, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa keuangan (OJK) Jember, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Jember.

Plt. Bupati Jember, mengakui, keinginannya untuk bertemu dengan Forkopimda plus itu muncul setelah dirinya ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur sebagai Pelaksana Tugas Bupati Jember. Pada pertemuan tersebut Plt Bupati mengaku banyak menerima saran dan masukan dari para tokoh berupa data-data penting yang akan ditindaklanjutinya.

Meski tak menyebut secara rinci masukan yang dimaksud, namun Kiai Muqit mengaku, telah memiliki gambaran jelas terkait hal-hal yang perlu dilakukan hingga akhir masa jabatannya. Sebagai Plt. Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, akan mengemban tugas sampai 5 Desember 2020 mendatang.

Tindak lanjut dari saran dan masukan yang diterimanya, diantaranya, berkomunikasi dengan pihak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan data-data yang diperlukan. “Berdasarkan data-data itu, ketika saya terjun di masyarakat akan lebih tepatlah,” pungkasnya. (*).

 409 kali dilihat