Tolak Rencana Pengenaan PPN Pada Produk Sembako dan Biaya Sekolah, DPD NasDem Jember Akan Sampaikan ke Pusat Melalui Fraksi DPRD

Jember.LONTARNEWS.COM. Menyusul pernyataan tegas Fraksi NasDem DPR RI yang menolak rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk sembako dan biaya sekolah, oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengundang sejumlah DPD Partai NasDem di daerah turut menyatakan sikapnya. Sama dengan yang disampaikan Fraksi NasDem DPR RI, NasDem di daerah juga menyatakan keberatannya atas rencana pengenaan PPN yang dianggap akan memberatkan rakyat kecil itu.

“Bukan karena Fraksi NasDem di DPR RI menolak wacana itu. Tapi jujur, saat ini kita sama-sama tahu, rakyat terlilit kesulitan ekonomi akibat terjadinya pandemi Covid-19,” ujar H Marsuki AG, Ketua DPD Partai NasDem Jember, Minggu (13/06/2021).

Oleh karenanya, Marsuki minta pemerintah tidak memaksakan gagasannya memberlakukan PPN pada produk sembako dan biaya sekolah. Mengingat, saat ini masyarakat tengah menghadapi kondisi yang sulit.

Pemerintah lanjut Marsuki, sebaiknya mencari sumber lain untuk menaikkan pendapatan dari sektor pajak. “Tolonglah, rakyat yang sudah berat jangan ditambahi beban. Kok mau dikenakan pajak, wong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah susah,” paparnya.

Sebab itu, pemerintah harus meninjau ulang rencana tersebut. Sebab kalau gagasan itu diberlakukan, dipastikan dampaknya akan sangat luas.

Ini belum lagi soal rencana komersialisasi pendidikan. Jika rencana ini benar-benar terlaksana, sudah barang tentu akan diikuti dengan meningkatnya biaya pendidikan.

Hal yang demikian ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena akibat dari semakin tingginya biaya pendidikan, akan banyak orang tua yang tidak sanggup membiayai pendidikan anak-anaknya.

Akibatnya, anak-anakpun akan banyak yang putus sekolah. “Makanya melalui Fraksi NasDem di DPRD Jember akan kita sampaikan keberatan kita soal rencana pemberlakuan PPN untuk produk sembako dan biaya sekolah, agar diteruskan ke pusat,” jelas Marsuki.

Dikutip dari republika.co.id, bahwa rencana pemerintah yang akan menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak, mendapat penolakan dari Fraksi NasDem DPR RI. Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Ahmad M. Ali, mengatakan fraksinya solid menentang rencana Kementerian di bawah Sri Mulyani untuk menaikan tarif pajak. Dia menegaskan, menaikan tarif pajak di tengah situasi ekonomi yang belum normal justru akan berdampak negatif bagi ekonomi Indonesia keseluruhan.

“Fraksi NasDem menolak rencana usulan Menkeu soal kenaikan tarif pajak itu. Kami akan perjuangkan ini jika rencana bahaya demikian benar-benar diusulkan ke DPR, dari awal kami tegaskan itu,” katanya, Republika.co.id, Jumat (11/6). (jon).