Ketua DPD NasDem Ingatkan Bupati Jember Agar Lebih Hati-hati dalam Memilih Pejabat Sebagai Pembantunya di Pemerintahan

Jember.LONTARNEWS.COM. Munculnya polemik soal honor pemakaman korban Covid-19, yang sempat menjadi bahan perbincangan nasional, mengundang Ketua DPD NasDem Jember, H Marsuki AG, ikut angkat bicara. Polemik soal honor pemakaman yang diterimakan kepada bupati, sekretaris daerah, kepala BPBD, dan pejabat lainnya, semestinya tidak perlu terjadi kalau pejabat terkait bisa memberikan masukan kepada bupati.

Sehingga SK Pemakaman yang menjadi sandaran untuk dikeluarkannya honor pemakaman tidak sampai menimbulkan masalah. “Mestinya, pejabatnya bisa memberikan masukan berbagai hal. Misalnya, dalam soal penanganan Covid-19 sampai kepada masalah pemakaman korban covid, BPBD harus memberikan masukan, tidak lantas membiarkan bupati berjalan sendiri dengan kebijakannya,” ujar Marsuki, yang merasa ikut bertanggung jawab atas keberadaan Bupati Jember karena sebagai partai pengusung pada saat Pemilukada 2019 lalu, Sabtu (28/08/2021).

Semua.organisasi perangkat derah (OPD), lanjut Marsuki, seharusnya mampu menjadi filter dari kebijakan atau keputusan yang akan diambil bupati. “Bupati tidak akan mampu kalau semua persoalan harus ditangani sendiri,” tandasnya.

Marsuki menyarankan, ke depan agar bupati lebih berati-hati dan jeli terhadap siapapun yang akan dijadikan pembantunya di lingkungan Pemkab Jember. “Ke depan, menaruh seseorang jangan sampai menimbulkan masalah seperti sekarang ini. Makanya saya sampaikan ke beliau, kita akan selalu mengikuti gerakan dan kegiatan, jika tidak benar, sebagai partai pengusung harus kita luruskan,” tandasnya.

Marsuki berkeyakinan, dalam masalah honor pemakaman, bupati tidak banyak tahu. “Wong gajinya saja mau diserahkan. Tapi kalau usulan, kadang-kadang beliaunya hanya tinggal tanda tangan saja. Makanya bupati harus ada tenaga yang mampu menscreening setiap usulan yang masuk,” sarannya.

Diingatkan juga, bupati harus berani mengambil langkah konkrit dan tidak mudah menyerahkan sesuatu kepada seseorang tanpa kontrol yang jelas. Bupati juga mesti banyak berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk kalangan partai politik dan pelaku media.

“Media memiliki peran besar dalam hal penyebaran berbagai informasi. Baik program maupun kebijakan lainnya,” pungkasnya. (jon).