Indische Partij, Partai Politik Pertama di Indonesia yang Gugur Saat Masih di Dalam Kandungan

Pemerintahan yang kendalinya berada di tangan negara penjajah, mengharuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat, termasuk operasi suatu organisasi, harus mendapatkan persetujuan pemerintah jajahan.

Ketentuan seperti ini agaknya disadari betul oleh Indische Partij. Karena itu, para pendiri organisasi ini mengajukan permohonan izin kepada pemerintah

Namun sayang, meski telah berkali-kali pengajuan izin operasi dilakukan, pemerintah Belanda tidak mau memberikan izin.

Setelah organisasi yang didirikan berjalan setahun, tokoh Indische Partij pada tanggal 11 Maret 1913, kembali mengajukan permohonan izin.

Tapi lagi-lagi usaha itu tidak membuahkan hasil. Belanda tetap saja tidak mau menerbitkan izin atas berdirinya
Indische Partij

Penolakan atas berdirinya Indische Partij dinyatakan sendiri oleh Gubernur Jenderal Idenburg, sebagai wakil Ratu Kerajaan Belanda di negara jajahan, Hindia Belanda.

Gubernur Jenderal Idenburg dengan terang-terangan mengatakan, bahwa Indische Partij tidak diberikan izin beroperasi karena membahayakan kepentingan Belanda.

Tidak diberikannya izin beroperasi kepada Indische Partij, ini tidak lantas mematikan semangar para pendirinya, Tiga Serangkai, untuk terus berjuang.

Tanpa izin operasi dari pemerintah Hindia Belanda pun, para pendiri Indische Partij tetap melakukan aktifitas bernuansa politik sekalipun tidak terang-terangan.

Bahkan lewat tulisan yang dimuat di media massa, mereka melakukan kritik terhadap setiap kebijakan pemerintah kolonial yang dianggap merugikan rakyat.