Dari Festival HAM 2019, Bupati Jember Akan Dampingi Anak-anak Menyampaikan Rekomendasi Tentang Kurikulum Nasional kepada Kemendiknas

  • Whatsapp
Bupati Jember, dr. Faida. MMR, pada acara penutupan Festival HAM 2019 di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Rabu malam (20/11/2019)
Bupati Jember, dr. Faida. MMR, pada acara penutupan Festival HAM 2019 di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Rabu malam (20/11/2019)

LONTARNEWS.COM. I. Jember – Perhelatan berskala internasional, Festival HAM 2019, yang berlangsung selama dua hari, tanggal 19-20 Nopember, sudah berakhir. Acara penutupan kegiatan yang dihadiri 161 kepala desa, 33 kabupaten dan kota seluruh Indonesia, 25 orang peserta dari 12 negara serta 81 orang narasumber itu, berlangsung di Aula PB Soedirman Pemkab Jember.

Pada kesempatan itu, Bupati Jember, dr. Faida, MMR., menyatakan, berkat pelaksanaan Festival HAM 2019 di Jember ini, pemerintah dapat lebih mendengar keinginan masyarakat yang bisa dilakukan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini pun menghasilkan semangat bersama antara pemerintah kabupaten/kota dengan para aktifis HAM dan peserta Festival HAM 2019.

“Semangat untuk lebih komit kembali menyelenggarakan pemerintahan berbasis hak asasi manusia dan mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat,” ungkap Bupati Jember, Faida.

Bupati juga menyatakan akan mengupayakan rekomendasi dari anak-anak tentang kurikulum nasional. “Karena wewenangnya di pusat, saya akan berusaha mengantar anak-anak untuk menyampaikan sendiri rekomendasinya tentang kurikulum nasional kepada Menteri Pendidikan RI,” katanya.

Untuk diketahui, Festival HAM 2019 di Jember melibatkan partisipasi lebih dari 1.000 peserta. Dalam kegiatan ini, bahkan ada 500 anak-anak yang tergabung dalam forum anak.

“Dalam forum ini anak-anak dibagi menjadi lima kelompok, dan masing-masing kelompok memberikan rekomendasinya,” terang bupati.

Rekomendasi tersebut sebagian besar bisa ditindaklanjuti di Kabupaten Jember. Namun ada rekomendasi yang tidak bisa selesai di Jember, tapi harus pusat. “Mereka ingin punya banyak waktu, dan tidak ingin hidup stress dan tertekan. Mereka ingin kurikulum 13 ada evaluasi dari pemerintah pusat,” kata bupati.

Menindaklanjuti rekomendasi itu, bupati berjanji mengantarkan anak-anak untuk menyampaikan rekomendasi itu langsung ke Menteri Pendidikan RI. Rekomendasi lainnya, anak-anak ingin lebih banyak peluang kerja bagi orang tua mereka, sehingga tidak menjadi buruh migrant.

Harapan ini disampaikan anak-anak, agar mereka bisa bertemu orang tuanya setiap saat.
Mereka ingin mendapatkan perlindungan dari bullying di sekolahnya.

Mereka juga ingin kegiatan ekstrakurikuler disetarakan, baik sekolah yang di kota maupun di pelosok. “Jadi tidak ada lagi sekolah favorit, karena ekstrakurikulernya lebih lengkap,” imbuh bupati.

Anak-anak ingin fasilitas publik di Jember lebih ramah difabel. Keinginan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember untuk mewujudkannya.

Terkait dengan keinginan dan kebutuhan anak ini, bupati menjelaskan, bahwa dalam Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), sudah ada instruksi untuk melibatkan anak-anak. Keinginan dan kebutuhan anak, kata bupati, tidak bisa dimengerti kecuali oleh anak itu sendiri.

Karena itu, rekomendasi mereka adalah ingin terlibat dalam Musrenbangdes. “Jadi, mumpung ada 161 kepala desa yang baru. Dengan mengikuti kegiatan HAM, para kepala desa dapat lebih memahami hak anak dan bisa memberikan kesempatan dalam Musrenbangdes bersama anak-anak,” imbuh bupati. (*).